Infosumbar.net – Rapat Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Pemerintah Kota Solok resmi dibuka pada Senin (12/6/2023) di Akmal Room Bappeda Kota Solok.
Adapun rakor ini dibuka langsung oleh Walikota Solok, Zul Elfian Umar, dan turut dihadiri oleh anggota DPRD Kota Solok, Kepala Dinas Sosial Kota Solok, Zulfadli, Camat, serta kader PKH Kota Solok.
“Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu pemberian uanv tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasadkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan,” kata Wako.
Adapun tujuan dari PKH ini untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat, melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Juga, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, dan menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
“Serta tujuannya juga mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat,” tambah Wako.
Sedangkan pada tahun 2022, jumlah bantuan PKH yang telah diterima oleh masyarakat Kota Solok melalui 4 tahapan penyaluran dengan total bantuan sebesar 5,7 Milyar Rupiah.
“Rinciannya dengan jumlah KPM sebanyak 1.940 KK dan pada tahun 2023 ini telah disalurkan bantuan untuk Tahap 1 sebesar 1,4 Milyar Rupiah dengan jumlah KPM sebanyak 1.956 KK,” tutur Wako.
Dari data diatas dapat terlihat bahwa adanya peningkatan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial kepada masyarakat Kota Solok.
“Mudah-mudahan hal ini akan berdampak positif terhadap peningkatan kedepannya. kesejahteraan masyarakat Kota Solok,” sebutnya.
Wako berharap, rakor ini dapat menyamakan persepsi dalam menyatukan program pemberdayaan KPM PKH, agar masyarakat dapat keluar dari kemiskinan yang diawali dengan keluar dari penerima PKH (graduasi).
“Salah satu indikator keberhasilan dari program PKH ini adalah turunnya jumlah KPM PKH, sedangkan kita lihat selama ini jumlah KPM PKH tersebut semakin bertambah. Disini juga perlu kita samakan mindset (pola pikir) kita tentang program PKH,” ucapnya.
Ada banyak jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat seperti bantuan PKH, bantuan sembako, bantuan BLT BBM, BLT dampak Covid, BLT dampak inflasi, dan bantuan bantuan lainnya.
Semua bantuan tersebut dianggap oleh sebagian besar masyarakat adalah bantuan PKH. Padahal bantuan-bantuan tersebut sangatlah berbeda, meskipun seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat maupun dari kementrian sosial RI.
Oleh sebab itu perlu adanya sosialisasi dari seluruh stakeholder untuk menginformasikan dan menjelaskan kepada masyarakat, agar masyarakat memahami hal tersebut karena tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan, yang bisa saja disebabkan karena tidak terpenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (Ayi)