Infosumbar.net– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, Evi Yandri Rj Budiman memberi kritikan keras terhadap pemerintah provinsi soal seribu lebih masyarakat Air Bangis, Pasaman Barat yang berunjuk rasa selama 4 hari berturut-turut.
Evi menyetujui Proyek strategis Nasional di sana (Pasaman Barat). Namun apapun dasar dan argumennya tentang masyarakat yang ke Kota Padang untuk berdemo harus diperhatikan.
Bahkan ada massa tandingan yang jumlah sedikit menuduh 1.500 masyarakat yang demo itu adalah pendatang ilegal, malah dalam bahasa kasarnya disebut pendatang haram.
“Masak 1500 orang dikatakan pendatang ilegal oleh pihak yang jumlahnya hanya beberapa orang, itu kan tidak masuk akal. Namun apapun cap kepada masyarakat yang berdemo ini, tetapi mereka tetap masyarakat kita,” katanya, Kamis (3/8/2023).
Jika dengan dasar proyek strategis nasional atau dasar tanah negara, kata Evi, masyarakat dikorbankan. Kalau itu dilakukan, sama saja dengan kolonial. Negara menjajah daj merampok rakyatnya sendiri.
“Nah, sekarang yang ditanya rasa kemanusiaan kita. Tadi pagi (kemarin,red) saya mendapat informasi banyak yang tidak dapat makan, kemudian selama 4 hari ini tidak ada suplai air bersih di depan kantor Gubernur untuk mereka berwudhu untuk salat. Bahkan kantor gubernur ditutup dan tidak bisa akses ke sana,” tuturnya.
“Jadi selama mereka menyampaikan aspirasinya, tolong mereka di fasilitasi kebutuhan mereka. Mulai dari makannya, air bersihnya bahkan pengobatan anak-anaknya,” harapnya.
Evi tidak memungkiri keberadaan Dinsos sudah Disana dan dapur umum dari Tagana di tempat mereka menginap (Masjid Raya), tapi tidak bisa memfasilitasi semuanya.
“Tadi saya juga dapat informasi, nasi goreng hanya 250, sementara yang harus dikasih makan itu 1000 lebih, bagaimana dengan kemanusiaan kita,” ungkapnya.
Ditambahkannya, soal aspirasi yang disampaikan itu apakah ada solusi dari pemerintah, itu soal lain. Tapi kemanusiaan mereka harus diselamatkan dulu selama mereka di Kota Padang.
“Kalau mau cepat ya cepat carikan solusi. Tidak bisa kita lengah. Dan tolong upaya yang dilakukan jangan seolah mengadu domba masyarakat,” jelasnya.
“Kemarin itu Gubernur berjanji menerima perwakilan masyarakat, tapi masalah menerima aksi tandingan. Ini yang rasa mereka tidak mau lagi menunjuk perwakilan mereka masuk ke dalam, karena sudah perwakilan massa tandingan yang terlebih dahulu masuk,” pungkasnya. (Bul)