InfoSumbar.net – Perintah Pusat melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merilis jadwal seleksi PPPK menjadi 2 tahap dan tahap pertama telah dibuka pada tanggal 1 Oktober kemarin.
Informasi ini menjadi harapan bagi jutaan pegawai honorer di Indonesia untuk menjadi Abdi Negara, begitupun halnya dengan 1.491 tenanga honorer di Kota Pariaman, Sumatera Barat.
Saat ini ditengah proses berjalan, timbul informasi liar adanya ‘hambatan’ bagi nasib 1.491 tenaga honorer yang mengabdi di Kota Tabuik ini untuk diangkat menjadi PPPK. Tersebar isu adanya pihak di Internal pejabat di Pemko Pariaman yang berusaha menghambat harapan ribuan pekerja ini.
Menyikapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Pariaman periode 2019-2024, Harpen Agus Bulyandi minta pasangan calon (Paslon) peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pariaman 2024 berkomitmen mengawal 1.491 formasi PPPK untuk tenaga honorer daerah setempat.
Ia menerangkan isu penghambatan ini muncul dari internal Pemerintah Kota Pariaman, dimana ada informasi pejabat setempat melakukan intervensi pada para tenaga honorer yang akan ikut seleksi PPPK.
“Secara tidak langsung, ada yang menghalangi. Jadi saya harap ada garansi bagi para honorer yang akan ikut seleksi PPPK ini,” ujarnya.
Andi Cover sapaan akrabnya, menyebut upaya Pj Wako Pariaman Roberia dalam memperjuangkan PPPK ini harusnya mendapat dukungan penuh dari seluruh elemen stakeholder.
Mengingat perjuangan tersebut bisa berdampak pada kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman ke depan.
“Tapi sekarang tahun politik, sering disangkutpautkan isu ini. Makanya saya mau minta komitmen para Paslon Pilkada, untuk berkomitmen memperjuangkan 1.491 formasi PPPK yang sudah diusulkan Pj Wako Pariaman,” tegasnya.
Ia berharap ketiga Paslon yang sudah terdaftar di KPU Kota Pariaman, bisa melanjutkan semangat Pj Wako Pariaman ini.
Terpisah Pj Wako Pariaman Roberia, mengaku sangat menyayangkan adanya isu penghalangan PPPK ini.
“Saya akan kawal proses pendaftaran sampai akhir. Saya tidak mau adanya tenaga honorer siluman yang naik di tengah jalan,” tuturnya.
Bahkan ia sudah membuat tim khusus untuk memproses administrasi para tenaga honorer yang akan mengikuti proses seleksi PPPK.
Roberia juga sudah siap jika memang adanya hal tidak terduga dalam proses ini, saat ia sudah tidak menjabat.
“Meski sudah tidak menjabat saya akan datang ke sini untuk memastikan prosesnya,” ujar Direktur Harmonisasi Perundang- Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.
Sementara, ribuan tenaga Non ASN dilingkungan Pemko Pariaman saat ini tengah berharap nasibnya bisa berubah melalui kesempatan emas kali ini. Mereka mengapresiasi perhatian PJ Walikota Roberia yang memperjuangkan nasib mereka.
Dari beberapa kesempatan, dalam grup WhatsApp tenaga honorer Pemko Pariaman menyampaikan apresiasi dan pengharapan kepada Roberia agar perjuangan yang telah dia torehkan dapat diperjuangkan oleh penerusnya.
“Terima kasih bapak yg telah menjadi nahkoda kami semoga selamat dan sukses Aamiin ya Allah,” tulis salah seorang tenaga honorer.
“Terimakasih banyak pak Roberia atas motivasi bapak kepada kami semua, berat hati kami untuk berpisah sama bapak. Jasa bapak tidak pernah kami lupakan semoga bapak sekeluarga selalu dalam lindungan Allah SWT,”
“Amiin ya Allah, sungguh mulia hati bapak. Kita diberi jalan yang baik untuk kedepan nya.
Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita semua,, Amiin ya Rabbal Allamin. Terimakasih banyak pak PJ kota pariaman semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT, sehat selalu dan bahagia dunia akhirat,” tulis yang lainnya lagi.
(*)