Kamis (28/11), ribuan massa dari berbabagai elemen umat islam Sumatera Barat mendatangi DPRD Kota Padang guna menuntut DPRD untuk segera mencabut rekomendasi pembangunan Super Blok Lippo Grup, DPRD Kota Padang diberi tenggat waktu selama seminggu atau hingga Kamis (5/12) untuk mencabut rekomendasi persetujuan investasi tersebut.
“Kita memberi tenggat waktu seminggu. Jika rekomendasi tidak dicabut, maka puluhan ribu massa dari berbagai daerah Sumbar akan mengepung dan menduduki Gadung DPRD Kota Padang. Karena lembaga legislatif ini tidak lagi mendengarkan nasihat dari ulama sebagai pemimpin umat. Lagipula aktivis mahasiswa dan ormas Islam tahu dimana alamat rumah anggota dewan terhormat tersebut. Kita akan mengawalnya sampai mereka mencabut rekomendasi,” kata Gusrizal Gazahar, Ketua MUI Sumbar Bidang Fatwa sekaligus sebagai juru bicara MUI Sumbar dan Ormas Islam, seperti yang dilansir oleh Harian Haluan.
Menurut Ustadz Gusrizal, Ormas Islam dan seluruh massa penolak RS Siloam tidak bisa membiarkan pengkhianatan dari DPRD dan Pemko Padang. Jangan tunggu kemarahan umat semakin parah. “Karena umara di DPRD Kota Padang menuruti hawa nafsunya, karena tidak memperhatikan nasihat ulama,” katanya.
“Saya sudah lelah dengan sikap DPRD Padang. Sudah diketahui misi dari Siloam adalah mengkristenisasikan tapi masih juga direkomendasikan,” katanya.
Dan, jika dalam minggu ini tidak juga dicabut rekomenasi investasi Siloam maka akan datang 20 ribu aksi unjuk rasa yang lebih besar bahkan sampai ke rumah pribadi mereka.
“DPRD jangan coba-coba, menyulut api, karena akan terbakar nantinya. Yang tidak mungkin di Ranah Minang ini akan menjadi mungkin. Karena, memperjuangkan aqidah maka masyarakat Minang rela berdarah-darah,” tegasnya.
Sementara itu, beredar SMS yang isinya menyebutkan kalau massa pendemo dibayar oleh pengusaha Minang, H Basrizal Koto. Pendemo pun dituding umumnya adalah pengangguran dan mau berdemo karena diberi nasi bungkus, uang tranportasi dan uang saku.
“Saya baru saja terima SMS dari Prof Dr Chatlinas Said. Isinya menfitnah para pengunjuk rasa. Menurut Prof Chatlinas SMS itu dikirim ke ponsel beliau oleh Walikota Padang Fauzi Bahar,” kata Masfar Rasyid, Ketua Forum Masyarakat Minang Menolak Siloam.
Terkait dengan SMS tersebut Ketua MUI Sumbar Bidang Fatwa Gusrizal Gazahar mengatakan, sebanyak 10 ribu orang yang berunjuk rasa ini, tidak satupun menerima bayaran.
“Demi Allah, kami tidak menerima bayaran sedikitpun dari yang namanya Basko. Kalau, mau tahu anggaran kami lihat saja di Google tepatnya di Forum Ormas Islam di sana tertera jumlah anggaran yang kami miliki untuk berdemo, termasuk jumlah anggota dan lainnya, lengkap semua di sana,” tegasnya.
