Dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada 9 Juli mendatang, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang mengadakan diskusi dan sosialisasi dengan para tokoh organisasi masyrakat dan lintas agama, di Hotel Rocky Padang pada hari Rabu (25/6).
Dalam diskusi yang dihadiri perwakilan lintas agama seperti dari Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Majelis Ulama Indonesia adalah (MUI), lembaga dakwah islam indonesia (LDII), Dewan Mesjid Indonesia (DMI), Nahdatul Ulama (NU) serta ormas-ormas keagamaan lainya, mengapresiasi atas apa yang dilakukan KPU Kota Padang, kendati baru satu bulan dilantik.
Selain itu para tokoh lintas agama ini menyoroti salah satu hal yang menyebabkan turunnya tingkat pemilihan dikarenakan proses perekrutan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPSS) cendrung asal-asalan dan tidak profesional.
Nurman Agus, perwakilan MUI Sumbar meminta agar KPU kedepanya membenahi tingkatan-tingkatan penyelenggara, terutama di bagian bawah. “KPPS itu merupakan ujung tombak KPU ke masyarakat. Saya mohon agar rekrutmennya tidak asal-asalan, dan kedepanya perlu ada perbaikan, karena untuk saat sekarang sudah tidak memungkinkan dengan kondisi waktu yang seperti ini,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, bahwa untuk sosialisasi dan meningkatkan minat masyarakat, MUI telah mengeluarkan fatwa untuk memilih, “Untuk itu kami bahkan sudah mengeluarkan Fatwa agar masyarakat wajib untuk memilih, karena ini adalah perintah dan untuk kepentingan umat,” sambungnya.
Selaras dengan MUI, Salah satu guru besar dari IAIN Imam Bonjol Padang, Asasriwarni meminta agar saat KPU memberikan pengarahan bukan hanya mengundang ketua KPSS saja namun juga anggota nya, lebih lanjut Ia mengatakan bahwa pada pileg dan pilkada lalu anggota dan ketua KPPS cendrung menitipkan undangan pemilihan pada orang lain, “Kita meminta agar ketua KPSS menantarkan langsung ke masyarakat, bukan dititip,” ujarnya.
Sedangkan, perwakilan dewan mesjid Indonesia (DMI) Khaidur Jumni menyarankan untuk yang akan datang, anggota KPPS diserahkan pada tokoh-tokoh masyarakat atau dilelang kepada mahasiswa. Selain itu Ia meminta ada semacam surat atau penyartaan yang diberikan kepada mereka agar masyarakat meyakini bahwa mereka benar di tunjuk untuk melakukan sosialisasi bukan berkampanye. (Arie Huda)