infosumbar.net – Masalah gizi pada balita merupakan masalah kesehatan masyarakat yang masih tinggi di Indonesia. Stunting atau anak pendek berdasarkan umur merupakan salah satu indikator kondisi gagal tumbuh pada anak berusia dibawah lima tahun (balita) akibat kurang asupan gizi kronis.
Stunting di Indonesia sendiri masih menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Penanganan stunting menjadi PR besar yang harus segera diatasi. Isu stunting pun dibahas secara masif di dalam masa penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Mengutip laman stunting.go.id yang berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara RI pemerintah membuat target ekstrem dimana prevalensi balita stunting nasional ditekan dari 21,6 persen pada tahun 2022, menjadi 14 persen saja. PR besar pastinya bagi Sumbar.
Daerah ini ternyata prevalensi stunting pada tahun 2022 itu, angkanya malah di atas angka rata-rata nasional, yakni 25,2 persen. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang masih di angka 23,3%.
Nasib Sumbar sendiri sama dengan hampir separuh provinsi di Indonesia terkait angka prevalensi. Ada 17 provinsi lain di Indonesia yang juga di atas rata-rata nasional. Sisanya, 16 provinsi sudah berada di bawah rata-rata nasional.
Jika dikelompokkan secara regional di Sumatera, Sumbar berada dalam posisi terburuk kedua soal stunting di bawah Aceh. Provinsi paling ujung utara Sumatera itu tercatat angka prevalensi stunting nya 31,2 (dalam bahasa sederhananya, dari 100 balita, 31 di antaranya stunting).
Di bawah kepemimpinan Mahyeldi, Sumbar punya catatan baik dalam hal pengelolaan pemerintah di daerah. Buktinya, sepanjang 2023 lalu, Mahyeldi menggenggam 36 penghargaan pemerintah dan lembaga seperti yang dirilis Pemda setempat dalam rilis penilaian tahap II Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024. Namun, dari 36 penghargaan tersebut, tak satupun penghargaan yang “beraroma” pengelolaan stunting.
Soal angka ini, Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi menyebut angka-angka yang dipaparkan di atas masih berbasiskan survey dan sampling melalui Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022. Katanya, itu belum menunjukkan angka real di lapangan karena jika dibandingkan dengan metode by name by addres.
Melalui aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) status bulan Agustus tahun 2023, data prevalensi stunting jauh di bawah SSGI.
“Dalam catatan saya 9.8 persen. Ini (data berbasiskan e-PPGBM) menjadi angka patokan bagi kami melakukan intervensi demi menekan stunting tersebut di Sumbar,”katanya.
Sementara itu, di tingkat kabupaten/ kota, Berdasarkan data SSGI Tahun 2022, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) menjadi kabupaten dengan prevalensi stunting tertinggi di Sumbar. Namun, data e-PPGBM status bulan Agustus tahun 2023, prevalensi stunting di Kabupaten Pasbar turun menjadi 13,6%.
Sementara, Kabupaten Solok yang semula tercatat oleh data SSGI Tahun 2022 prevalensi stunting sebesar 24,2% selanjutnya pada data e-PPGBM status bulan Agustus 2023 menjadi 17,3%. Meskipun terjadi penurunan prevalensi, namun angka tersebut menjadikan Kabupaten Solok sebagai kabupaten dengan prevalensi tertinggi di Sumbar tahun 2023.
Heboh Makanan Tambahan
Pemprov Sumbar juga melakukan inovasi yang disebut posyandu prima yang merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan lainnya sesuai kebutuhan secara integrasi di desa dan kelurahan. Selain inovasi tersebut, Pemprov Sumbar juga menggalakkan aksi nyata pemberian makanan tambahan bagi kelompok sasaran melalui BADUTA stunting (Badunsanak Tuntaskan Stunting) dengan pemberian 300.000 butir telur bagi anak stunted se-Sumbar.
Namun, pada bulan Juli 2023 sempat viral di media sosial foto dan video yang menunjukkan penumpukan bantuan makanan tambahan dalam sebuah gudang di kawasan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Makanan tambahan tersebut adalah bantuan untuk menekan angka stunting di Sumbar.
Video tersebut membuat Anggota Komisi V DPRD Sumbar Hidayat meradang dan mempertanyakan bantuan yang menumpuk dan tidak didistribusikan itu, saat pemerintah fokus pada percepatan penurunan stunting.
“Kami memang mendapat informasi bahwa ada puluhan ribu paket makanan tambahan yang masih tersimpan di dalam gudang. Belum di distribusikan sampai saat ini, sementara ini adalah program tahun 2022,” kata Hidayat kepada wartawan.
“Persoalan stunting adalah persoalan sensitif dan menjadi perhatian pemerintah pusat, karena angka stunting kita masih cukup tinggi. Kami berharap, bantuan itu segera dibagikan. Jangan disimpan di gudang saja,” tambah dia saat itu.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, dr.Lila Yanwar mengakui keberadaan bantuan tersebut. Namun, Lila menepis asumsi bahwa bantuan tersebut menumpuk. Karena pengadaan makanan tambahan itu dilakukan pada tahun 2022.
“Itu bukan penumpukan. Pengadaan akhir 2022, kemudian berarti Januari sudah langsung kami drop 50 persen ke kabupaten dan kota. Sudah mendapatkan setengahnya dari total kebutuhan masing-masing,” kata Lila kepada wartawan.
Ia menyebut, program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) itu dilakukan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp 7 Miliar. Ada 67.252 dus yang dianggarkan, masing-masing 30.090 dus untuk balita dan 37.162 dus lainnya untuk ibu hamil.
Dana Penanganan Stunting
Percepatan penurunan stunting pada balita menjadi program prioritas pemerintah sebagaimana termaktub dalam RPJMN 2020-2024. Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin merupakan Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TP2S).
Data dari Kementerian Keuangan, anggaran program penurunan stunting 2023 kementerian/lembaga dialokasikan sebesar Rp30 triliun. Per September 2023, realisasi dari anggaran ini sebesar Rp22,5 triliun atau 74,9 persen.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyebut, Pemerintah pusat juga memberikan anggaran penurunan stunting melalui alokasi dana transfer keuangan kepada pemerintah daerah sebesar Rp16,56 triliun.
Anggaran ini terdiri dari insentif fiskal sebesar Rp1,68 triliun, dana alokasi khusus fisik sebesar Rp5,91 triliun, dan dana alokasi khusus nonfisik sebesar Rp8,97 triliun. Selanjutnya, dana desa juga diarahkan antara lain program pencegahan dan penurunan stunting. Tentu ini dana yang besar dan harus berbanding lurus dengan pengurangan kasus stunting. (peb)
