Infosumbar.net – APBD Kabupaten Solok tahun anggaran 2023 telah disahkan pada Senin (28/11/2022).
Dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Solok tersebut, beberapa anggota dewan menyampaikan bahwa hubungan antara Bupati Solok Epyardi Asda dan Wakilnya Jon Firman Pandu tidak harmonis.
“Kenapa Bupati tidak memberi wewenang kepada Wakil Bupati, apakah Bupati hanya terpilih sendiri, seperti hubungan tidak harmonis,” kata Anggota Fraksi Gerindra Mandra Indriawan.
Selain itu, Ketua Fraksi Partai PPP Dendi juga mengatakan bahwa Bupati sering memberikan mandat kepada Sekda.
“Jika Bupati berhalangan hadir otomatis yang menggantikan adalah Wabup. Ini kok apa-apa mandat dari Bupati ke Sekda terus,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Bupati Solok saat ditemui Infosumbar disela-sela peringatan hari guru di Dermaga Singkarak pada Rabu (30/11/2022), menepis tudingan hubungan tidak harmonis itu.
“Kalau masalah bagaimana hubungan saya dengan Wabup, bagi diri saya pribadi tidak ada masalah. Hubungan tidak harmonis tidak ada,” kata Bupati.
Kemudian, ia menambahkan setiap jabatan yang diemban Bupati atau wakilpun, mempunyai tugas dan tupoksi masing-masing dan tidak mempunyai hubungan dengan masalah personal.
“Negara Indonesia adalah negara hukum, setiap pejabat punya tupoksi masing masing baik Bupati, Sekda ataupun Wabup. Masalah hubungan personal, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan,” jelasnya.
“Bahkan saat saya umroh kemaren, sesuai dengan keputusan Mendagri dan UU yang mengatur, Wabup dapat melaksanakan tugasnya. Cuma, kalau dia melaksanakan tugas atau tidak itu urusannya, bukan urusan saya,” imbuhnya.
Selain itu, perihal Bupati yang sering melimpahkan tugas kepada Sekda, tidak kepada Wabup, ia pun tidak membenarkan hal ini.
“Bahkan ada yang mengatakan saya selalu melimpahkan tugas kepada Sekda, buktikan salah satu saja surat bahwa saya melimpahkan pekerjaan kepada sekda,” imbuhnya.
Atas apa yang telah disampaikan anggota dewan tersebut, Bupati menuturkan hal itu merupakan resiko dari jabatannya sebagai kepala daerah.
“Kalau ada yang mengatakan saya begini-begitu dari anggota DPRD, itu hanya segelintir dua atau tiga orang saja dari semua jumlah anggota DPRD sebanyak 35 orang. Saya sadar ini adalah resiko jabatan, ibaratnya dijabatan politik saya tidak bisa menyenangkan semua orang,” sebutnya.
“Bagaimanapun mereka ingin menjerumuskan, saya tidak pernah balas. Tapi saya juga punya perasaan, saya akan hati hati dengan mereka,” tambahnya.
Meskipun demikian, hal yang sama tidak akan dia lakukan jika yang dihujat tersebut adalah berhubungan dengan masyarakat Kabupaten Solok.
“Kalau mereka menghujat untuk diri pribadi saya, saya diam. Ya sudahlah, itu resiko tapi kalau untuk masyarakat tentu saya tidak akan tinggal diam. Begitu juga oposisi, apa saja yang saya lakukan itu salah. Mereka adalah barisan sakit hati, makanya saya biarkan saja yang penting program saya bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.
Oleh karena itu, menurut Bupati hal ini tidak akan menyurutkan langkahnya sebagai pemimpin daerah untuk menjadikan Kabupaten Solok bisa bangkit.
“Prinsip saya dalam melakukan sesuatu, tidak mau biasa saja, maunya luar biasa. Makanya target saya membangkitkan batang tarandam menjadikan solok terbaik,” tutupnya. (Ayi/Aks)
