Infosumbar.net – Sinergitas bersama kampus dalam rangka inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat dan Komunal menjadi program prioritas nasional Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hal tersebut disampaikan Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn.) Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P saat memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Padang (UNP), Selasa (20/6/2023).
“Kementerian ATR/BPN mencanangkan program prioritas nasional dari tahun 2021 s.d 2024 untuk melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat dan tanah komunal melalui kerja sama swakelola dengan Perguruan Tinggi Negeri,” kata Hadi.
Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Ulayat dan Tanah Komunal sudah dilakukan di 14 Provinsi dari tahun 2021 sampai dengan 2023, Salah satunya di Provinsi Sumatera Barat. Kementerian ATR/BPN melaksanakan kegiatan tindak lanjut hasil pendataan tanah ulayat melalui pilot project bersama Fakultas Hukum Universitas Andalas berupa Penatausahaan Tanah Ulayat.
“Kita semua harus memiliki pemahaman yang sama bahwa tanah ulayat masyarakat tidak akan hilang apabila segera di daftarkan dan di sertifikatkan. Bidang tata ruang sangat penting, tata ruang adalah panglima yang harus dipatuhi. Kota Padang merupakan kota yang rawan bencana untuk itu kota Padang harus memiliki tata ruang mitigasi bencana,” ajak Menteri ATR.
Rektor UNP, Prof. Ganefri, Ph.D, mengapresiasi kehadiran Menteri ATR/BPN ke UNP. Menurut Ganefri, Menteri ATR/BPN serius terhadap permasalah tanah ulayat di Sumbar melalui berbagai program Kementerian ATR bersama perguruan tinggi untuk bersinergi menjalankan program ini secara bersama-sama.
Pada kegiatan kuliah umum ini juga dilaksanakan penyerahan SK Pengangkatan Anggota Kehormatan Majelis Wali Amanah kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional, Marsekal TNI (Purn.) Dr. (H.C) Hadi Tjahjanto, S.I.P. (peb)