infosumbar.net – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman mengadakan Workshop Pembahasan Draft Final Rencana Kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami Kabupaten Padang Pariaman pada Rabu, (21/06) di Hotel Grand Buana Lestari Kawasan Bandara Internasional Minangkabau Padang Pariaman.
Kegiatan dibuka Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang dan ikut hadir Dandim 0308 Pariaman Letkol Dwi Widodo, Kapolres Padang Pariaman Bagus Ikhwan, Kapolres Pariaman Abdul Aziz, dan Kalaksa BPBD Padang Pariaman Budi Mulya.
Rahmang mengungkapkan, berdasarkan pendapat para ahli, ada potensi terjadinya gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,9 jika terjadi patahan megathrust Mentawai. Jika gempa besar itu terjadi, maka akan disusul gelombang tsunami yang akan berdampak ke wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
Atas nama Pemkab Padang Pariaman, Rahmang mengungkapkan terima kasih dan apresiasinya kepada BNPB yang telah menunjuk Kabupaten Padang Pariaman sebagai Kabupaten yang wajib memiliki Dokumen Rencana Kontinjensi Gempa dan Tsunami.
“Disinilah pentingnya dokumen Renkon yang akan kita finalkan hari ini, sebagai pedoman dan langkah mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya gempa bumi dan tsunami di Padang Pariaman,” ungkapnya.
Ia berharap, draft final yang telah disusun dapat diselesaikan secepatnya sehingga sesegera mungkin dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat dapat memahami dan familiar terhadap langkah-langkah mitigasi ketika terjadi gempa bumi dan tsunami.
Sementara itu, Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pusat yang diwakili oleh Analis Kebencanaan Dianita menyampaikan harapannya kepada Pemerintah Daerah agar berkomitmen bersama dalam menghadapi bencana.
“Kami berharap pemerintah daerah bersama stakeholder terkait dapat menunjukkan komitmen yang kuat dan tegas dalam penanggulangan bencana, serta menjalankan langkah-langkah mitigasi yang dituangkan dalam Dokumen Renkon ini,” harapnya.
Pasalnya, dokumen tersebut akan menjadi dokumen pemerintah daerah yang nantinya akan menjadi Peraturan Bupati dan akan disepakati untuk dijalankan bersama.
Kalaksa BPBD Padang Pariaman Budi Mulya dalam laporannya menyebutkan, Padang Pariaman merupakan salah satu Kabupaten yang mendapat bantuan dari IDRIP (Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project).
Diketahui, bantuan tersebut hanya diterima oleh 30 Kabupaten/Kota se-Indonesia khususnya kepada daerah dengan ancaman gempa bumi dan tsunami.
“Alhamdulillah Padang Pariaman mendapat tujuh slot bantuan selama 2 tahun, mulai dari tahun 2023 s.d tahun 2024. Salah satunya menyiapkan Rencana Kontinjensi Gempa Bumi dan Tsunami yang saat ini kita laksanakan,” ungkap Budi.
Ia melanjutkan, tujuh slot yang diperuntukan bagi Padang Pariaman tersebut adalah pengadaan rambu-rambu dan petunjuk arah jalur evakuasi, Renkon gempa bumi dan tsunami, pembentukan Desa Tangguh Bencana atau Nan Sigab, pembinaan kelengkapan Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana), pemetaan kajian risiko dan kerentanan, Bantuan EWS, serta call center Pusdalops.
Workshop berlangsung selama 1 (satu) hari ini diikuti oleh OPD terkait, stakeholder kebencanaan mulai dari TNI, POLRI, Tagana, PMI, PLN, dan Wali Nagari terdampak di sepanjang wilayah pesisir pantai se-Padang Pariaman.
