Infosumbar.net- Ribuan masyarakat Jorong Pigogha, Sungai Bremes, Kelurahan Air Bangis, Pasaman Barat unjuk rasa ke Kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) mendesak pihak pemerintah segera menyelesaikan konflik agraria di daerah itu, Senin (31/7/2023).
Selain itu, demonstran juga menuntut agar pihak pemerintah provinsi segera membebaskan petani ditahan gara-gara mencari nafkah di tanah kelahirannya sendiri.
“Tuntutan sangat simpel, bebaskan kami untuk mencari nafkah, tidak ada intimidasi dan tidak ada lagi penangkapan terhadap petani kami,” kata Koordinator Lapangan, Haris Ritonga.
Haris menjelaskan, konflik tanah di daerah tersebut sudah berlangsung lama, sejak tahun 2016 lalu. Awalnya masyarakat tidak tahu tinggal di daerah kawasan.
“Pada tahun 2016 itu, tiba-tiba muncul program HTR di sana. Mulai saat itulah permasalahan bertubi-tubi di daerah kami,” tuturnya.
“Puncaknya kemaren petani ditangkap karena memetik hasil panennya sendiri. Tentu dampaknya sangat besar terhadap masyarakat kami,” katanya lagi.
Dijelaskannya, dampak yang sangat buruk yakni akan banyaknya anak-anak berhenti sekolah karena mata pencaharian ditutup dan diintimidasi seperti saat sekarang ini.
“Untuk daerah Pigogha secara keseluruhan sebanyak 4 ribuan jiwa akan merasakan dampak dengan kejadian ini,” tuturnya.
Menurutnya, sejak tahun 2021 ketika ada petani ditangkap, banyak dari masyarakat tidak mau menjual hasil panen sawitnya dengan alasan takut ditangkap.
“Kalaupun ada yang menjual, itupun harus berdasarkan arahan kemana akan dijual. Jika tidak sesuai arahan, akan dianggap ilegal,” bebernya.
Haris mengatakan, untuk saat ini masyarakat yang ditangkap berjumlah 2 orang dan ditahan di Polda Sumbar. Sementara empat orang sudah dimejahijaukan.
“Harapan kami, agar petani yang ditangkap segera dibebaskan. Kemudian kami pemerintah segera mencarikan solusi bagi kami yang tinggal di hutan kawasan. Jika ada kejelasan, masyarakat bakal taat hukum,” pungkasnya.
Diketahui, tampak masyarakat melakukan mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. Hingga siang ini, pukul 13.41, mereka masih bertahan dan menunggu tanggapan dari pihak pemerintahan. (Bul)