Infosumbar.net– Jasa Raharja Kemendagri, dan Korlantas Polri juga gencar melakukan sosialisasi dan diskusi terkait implementasi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pasal 74 tentang penghapusan data registrasi kendaraan bermotor bagi penunggak pajak dua tahun setelah masa berlaku STNK.
Diskusi itu dilakukan dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang juga melibatkan sejumlah pengamat, media massa, pemangku kebijakan dan lainnya.
Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono mengaku bahwa hingga Desember 2022 kemarin hampir separuh masyarakat yang belum mendaftarkan ulang kendaraannya.
“Tingkat kepatuhan masyarakat sampai dengan Desember 2022 sebesar 56,24%. Artinya, masih ada sekitar 43,76% masyarakat yang belum mendaftarkan ulang kendaraannya, dengan potensi penerimaan pajak lebih dari Rp120 triliun,” katanya dalam kegiatan FGD bersama Tim Pembina Samsat se-Jawa, di Jakarta, Rabu (25/01/2023).
Rivan mengatakan, sejak beberapa bulan lalu pemerintah daerah telah memberikan relaksasi penghapusan denda pajak dan menggratiskan biaya BBNKB atas kepemilikan kedua.
“Dari hasil evaluasi hingga Desember 2022 terjadi peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sebesar 58,78%. Periode relaksasi memberikan pertumbuhan transaksi lebih tinggi dibanding penerimaan selama satu tahun,” tuturnya.
Berdasarkan hasil konsinyering, kata Rivan, implementasi Pasal 74 UU 22/2009 akan dilaksanakan mulai tahun 2023. Untuk itu, dibutuhkan roadmap lanjutan terkait implementasinya. “Tentu diperlukan juga penataan data yang baik melalui penerapan single data,” jelasnya.
Sementara Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi menyampaikan, bahwa pihaknya akan concern dalam memaksimalkan kevalidan data pemilik kendaraan bermotor. Dia menilai, data yang valid bukan saja penting bagi Polri, tetapi juga juga bisa dimafaatkan untuk lembaga lain.
“Kemudahan membayar pajak tentu harus dikedepankan. Implementasi peraturan ini memang telah diamanatkan undang-undang untuk taat membayar pajak, sehingga kita akan menghapus barang yang memang sudah tidak ada catatan di negara,” ujarnya.
Disisi lain, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni menambahkan, bahwa inisiatif strategis yang dilakukan oleh Tim Pembina Samsat, sangat efektif dalam upaya peningkatan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang semuanya akan kembali lagi kepada masyarakat.
Dengan diimplementasikannya pasal tersebut, tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PKB, PNBP dan SWDKLLJ akan semakin meningkat. Selain itu, melalui penerapan single data antar ketiga instansi di Samsat, juga akan meningkatkan akurasi data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
“Dengan data yang semakin akurat serta tingkat kepatuhan masyarakat yang semakin meningkat, Tim Pembina Samsat di seluruh Indonesia dapat berkontribusi lebih optimal dalam pembangunan, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat,” pungkasnya.
FGD tersebut juga dihadiri Direktur Operasional Jasa Raharja Dewi A. Suzana, Dir Regident Korlantas Polri, Brigjen Pol Yusri Yunus, Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri Budi Ernawan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Lusiana Herawati, Dirlantas Polda Jateng Kombes Pol Agus Suryo Nugroho, Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Muhammad Taslim Chairuddin dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman. (Bul)
