InfoSumbar.net – Suasana perpolitikan di Kabupaten Padang Pariaman mulai memanas saat ini.
Sebulan menjelang hari pencoblosan dinamika tersebut terlihat semakin memanas. Belakangan ini, timses masing masing paslon melayangkan pengaduan ke berbagai pihak yang mengganggap ada sebuah pelanggaran yang terjadi.
Pengamat politik dari Universitas Andalas, Sadri Chaniago menyatakan bahwa realitas yang terjadi saat ini merupakan bagian dari dinamika politik. Meski demikian dirinya tidak memungkiri adanya potensi memanasnya eskalasi politik di wilayah itu.
Dikatakannya, berbagai faktor melatar belakangi hal tersebut terjadi seperti halnya luasnya wilayah dan juga hanya dua Paslon yang berlaga dengan demikian polarisasi akan semakin meruncing.
“Karena memang jarak disparitas wilayah yang luas antara utara dan selatan. Sehingga sentimen yang terbangun adalah mungkin ketimpangan pembangunan,” ujarnya.
Meski demikian dirinya berkeyakinan bahwa tidak akan terjadinya konflik nyata di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan tipikal masyarakat Padang Pariaman yang rasional, dengan demikian masyarakat tidak akan langsung terpancing dengan isu isu yang digembar gemborkan oleh masing masing timses paslon.
“Ada pola yang muncul antara utara dan selatan, Suhatri Bur selatan dan JKA di utara, dan isu itu yang di goreng hingga saat ini,” tutur Sadri
“Saya fikir orang minang itu rasionalis dan rasional. Mereka tidak akan bunuh bunuh badan jika pulangannya itu tidak setimpal. Saya tetap yakin dengan rasionalitas, dengan raso pariso tidak akan sampai konflik kekerasan seperti itu ,” ucapnya juga.
Sebelumnya diberitakan, tim hukum pasangan Pasangan Calon Calon Bupati Padang Pariaman, JKA- Rahmad, Fauzan Chaniago resmi melaporkan pelaku yang sebelumnya ditangkap warga sekitar karena melakukan perusakan APK.
“Ya, hari ini kita resmi melaporkan seorang pelaku yang melakukan perusakan baliho di Nagari Kurai Taji Timur, Kecamatan Nan Sabaris,” tuturnya di Kantor Panwascam Nan Sabaris, Senin (14/10/2024).
Saat ini prosesnya sudah sampai ke pihak Gakkumdu.
Sementara tim hukum pasangan Suhatri Bur-Yoadianto menyatakan juga akan melaporkan ketua Bawaslu Padang Pariaman ke DKPP karena dianggap tidak netral menjalankan fungsinya.
“Kita akan laporkan ke DKPP,” tutur tim hukum Suhatri Bur-Yosdianto, Senin (14/10).
(*)