Infosumbar.net – Pemerintah pusat berwacana akan mengurangi bandara berlebel internasional di negeri. Saat ini tercatat ada 30 bandara di Indonesia yang punya status sebagai bandara internasional dan salah satunya adalah Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang berada di Kabupaten Padang Pariaman.
Dari jumlah sebanyak itu, pemerintah pusat hanya menyisakan 15 bandara internasional saja. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, pembukaan 15 bandara internasional itu sudah disepakati dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menparekraf Sandiaga Uno pada Senin (30/1/2023).
“Di situ (rapat terbatas) ada kesepakatan, silakan Pak Menhub kita akan membuka international airport 14-15 saja,” ujar Erick di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (1/2/2023).
Hal ini menyisakan kerisauan di berbagai kalangan di Sumatera Barat. Asnawi Bahar misalnya. Pelaku wisata yang pernah jadi Ketua ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata) Sumbar itu melihat dampak suram jika BIM masuk dalam kelompok bandara internasional yang akan dilikuidasi statusnya.
Pada saat bersamaan, ia juga menyayangkan sikap Gubernur Sumbar yang langsung ujug-ujug setuju dengan wacana itu tanpa memperhatikan kepentingan daerahnya.
“Nantinya, kalau ada pelancong dari Malaysia hendak melihat makam Buya Hamka perjalanannya akan lebih panjang. Mereka harus ke Jakarta dulu atau Medan, Itu namanya membunuh dunia wisata,” katanya dalam sebuah perbincangan.
Menurunkan status internasional pada BIM disebutnya akan memperjauh rezeki. Karenanya, ia meminta pihak yang berkaitan dengan Gubernur Sumbar untuk menyampaikan agar Mahyeldi tak buru-buru mengomentari wacana tersebut, apalagi mendukung.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi memang memberikan pernyataan mengejutkan pada media. Politisi PKS itu ujug-ujug berpendapat pihaknya mendukung pemerintah pusat memangkas status bandara internasional di Indonesia.
Kata Mahyeldi, rencana pemangkasan status bandara internasional punya nilai positif, untuk mengontrol orang yang masuk ke Indonesia. Namun, Mahyeldi sendiri belum menunjukkan upaya terkait degradasi status BIM yang memang diharapkan banyak pihak jadi pintu masuk pariwisata Sumbar. (*)