Mentawai Megathrust Direx (MMD) 2014 direncakan akan dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sebanyak 30 ribu warga Kabupaten Kepulauan Mentawai bakal dilibatkan dalam latihan untuk menguji sistem penanganan darurat bencana internasional pada 17-23 Maret 2014. Kegiatan bertajuk Mentawai Megathrust Direx (MMD) 2014 yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, Pemkab Mentawai menyiapkan tiga lokasi untuk keperluan latihan, yaitu pulau Sipora Selatan, Siberut dan Tuapejat.
Kepala BPBD Mentawai, Elisa Siparang mengatakan, selain menyiapkan masyarakat, pemkab juga berkoordinasi dengan pihak terkait lainnya mempersiapkan sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kesuksesan pelaksanaan MMD. “Kita sebagai salah satu tuan rumah dalam pelaksanaan MMD telah menyiapkan infrastruktur, kita minta bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melengkapi sarananya,” ujarnya.
Ia mengatakan, sarana yang dimaksud adalah jalur evakuasi, alat komunikasi dan shelter. Jika hanya mengandalkan bantuan dari APBD Pemkab Mentawai untuk melengkapi sarana itu, menurutnya suatu hal yang mustahil. “Kita juga butuh dukungan sarana pendukung dari BNPB untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan tersebut,” ujarnya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Yazid Fadhli mengatakan, kegiatan itu akan diikuti ribuan masyarakat. Masyarakat yang berada di pinggir pantai akan diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan tersebut. Posko utama pengendali seluruh kegiatan berada di Indarung. Sedangkan, untuk sub pengendali berada di UPT BPBD di kawasan Cengkeh.
Katanya, presiden akan hadir dalam kegiatan tersebut, yaitu mengunjungi lokasi pelatihan. “Kemungkinan besar, presiden akan berada di lokasi latihan. Apakah nanti presiden juga akan ikut ke Mentawai atau hanya di Padang saja, itu tergantung paspamres,” ucapnya.
Yazid mengatakan, kedatangan presiden ke Padang bukan sebagai peninjau tapi juga ikut dalam kegiatan latihan dengan peserta 18 negara yang terlibat dalam kegiatan MMD 2014 tersebut. “Kami masih menunggu perkembangan lebih lanjut dengan jadwal rencana kedatangan presiden ke sini,” ucapnya.
Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB RI, Wisnu Wijaya mengatakan, kegiatan ini untuk sarana dan prasarana dalam sistem penanggulangan bencana yang telah ada. Pelatihan ini diperlukan untuk menguji sistem penangganan darurat dari tingkat daerah, provinsi, pusat dan internasional. Sebab, ini tidak hanya penanganan darurat bagi daerah utama sumber bencana, namun juga kawasan regional.
Indonesia adalah negara yang rawan bencana geologis termasuk gempa bumi dan tsunami karena merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik utama di dunia yaitu lempeng eurasia, indo australia dan lempeng pasifik. Indonesia menyadari bahwa gemp abumi dan tsunami merupakan salah satu potensi bahaya yang harus ditangani oleh orang-orang yang tinggal di daerah yang memiliki resiko tinggi, oleh karena itu Pemerintah Indonesia mengembangkan master plan pengurangan resiko bencana tsunami untuk meningkatkan perlindungan bagi masyarakat yang tingal di daerah rawan gempa bumi dan tsunami. Dengan masyarakat dan pemerintah yang lebih siap, jumlah korban dan kerugian akibat bencana, diharapkan dapat diteken sekecil mungkin.
“Kejadian bencana gempa dan tsunami di Aceh memberikan kita pelajaran berharga. Pada saat itulah muncul desakan agar pemerintah segera menyiapkan sistem penanggulangan bencana. Menyikapi hal itu keluarkah UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana,” ujarnya.
Dimana dalam UU tersebut, ditegaskan agar harus ada penanggungjawab kegiatan penanggulangan bencana. Penanggungjawab penanggulangan bencana adalah pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk tingkat pusat adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sedangkan di tingkat daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Pelatihan peningkatan kapasitas dan kesiapan penanggulangan bencana ini diberi tema meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam tanggap darurat bencana untuk mewujudkan kawasan yang tangguh.
“BNPB sendiri telah melakukan beberapa tahapan persiapan untuk pelaksanaan CPX, FTX, ME dan HCA yang dimulai sejak Juli 2013 dan internasional concept development conference dan initial planning conference (IPC) pada Agustus 2013 di Padang yang melibatkan negara- negara anggota KTT Asia Timur non Asean serta organisasi internasional yang terkait,” ujarnya. (padangekspres)
