Bandung, (infosumbar) — Ketua Komisi Informasi Jawa Barat (KI Jabar), Ijang Faisal mengatakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk keterbukaan informasi berbanding lurus dengan langkah pemimpinnya. Kepada OPD, Ridwan Kamil disebutnya tegas memberikan punisment jika masuk dalam kategori tidak informatif.
“Dan sebaliknya, jika ada OPD atau lembaga publik yang ada di bawah garis instruksinya, Pak Gubernur juga memberikan reward. Jika OPD sudah terbuka semua, maka ruang sakwasangka antara pemerintah daerah dengan rakyatnya juga akan semakin sempit. Ini komitmen,” imbuhnya Ijang saat menerima kunjungan studi tiru jurnalis asal Sumbar yang tergabung dalam Forum Jurnalis Komisi Informasi Publik (FJKIP) dan organisasi pers Sumbar di Gedung Sate, Bandung, Selasa (30/11/2022).
Di ruang yang kerap dipakai Ridwan Kamil untuk memimpin rapat bersama jajarannya itu, Ijang menambahkan ia kerap diminta oleh gubernur terkait data seluruh badan publik diminta agar dicatat dan disampaikan langsung padanya.
“Saya kira ini bentuk komitmen gubernur pada keterbukaan informasi. Hal ini tentu akan terlihat ketika kami mengumumkan hasil Monev di Jabar, 6 Desember. Kita sampaikan kepada Pak Gubernur, mana OPD yang informatif dan tidak informatif. Bagaimana reward and punishment-nya, kita lihat nanti dari Pak Gubernur. Jadi kita tunggu saja,” kata Ijang di Ruangan Rapat Papandayan.
Lebih jauh, ia mengatakan keterbukaan informasi publik seharusnya bukan lagi dalam tahapan sosialisasi saja, tapi ada di fase literasi. Dengan demikian, keterbukaan tersebut bisa menjadi ruh pelayanan di seluruh badan publik, terutama organisasi perangkat daerah (OPD) di pemerintahan daerah.
“Ruh pelayanan, artinya mendorong keterbukaan informasi jadi benar-benar satu tarikan nafas dengan pelayanan OPD kepada publik,” ujarnya
Soal kehadiran FJKIP Sumbar, ia menilai jadi inspirasi bagi mereka di Jawa Barat. Pihaknya sudah ada rencana untuk bentuk itu. Namun, saat ini berupa media online atau portal yang khusus menginformasikan perkembangan keterbukaan informasi di seluruh Indonesia. “Nantinya, tak ada berita lain di website itu. Kalau Sumbar punya FJKIP, Jabar bergerak dengan website,” jelasnya.
Dia juga menyampaikan permohonan maaf Gubernur Jabar yang tak bisa menyambut kehadiran rombongan FJKIP Sumbar karena tengah kopi darat dengan para bupati dan wali kota se-Jabar, di Bogor.
“Barusan Pak Gubenur minta ke saya foto pertemuan kita hari ini, langsung saya kirim,” ujar Ijang yang juga mengajak peserta studi tiru melihat langsung ruangan Jabar Command Center yang jadi bagian upaya keterbukaan informasi di Diskominfo Jabar.
Sementara itu Ketua KI Sumbar, Nofal Wiska, saat memperkenalkan rombongan juga menyebutkan Jabar memang salah satu provinsi tempat KI Sumbar belajar.”Studi tiru ini bagian dari kegiatan penguatan kapasitas jurnalis keterbukaan informasi publik. KI Jabar termasuk KI terbaik di Indonesia,” ujarnya.
Dikatakan Nofal, ada faktor Gubernur Ridwan Kamil yang membuat OPD lebih terbuka melayani publik, didukung fasilitas lengkap dan telah transformasi ke digitalisasi.
Pada pertemuan itu, Ijang tak sendiri. Ia didampingi komisoner KI Jabar Husni Farhani Mubarak. Sementara, dari rombongan Sumbar, ada Komisioner Arif Yumardi, Adrian Tuswandi, Tanti Endang Lestari serta tim dari Diskominfo Sumbar, Kadis Komifo Bukittinggi Novri dan Kabid IKP Padangpanjang Maryulis Max. (*)