infosumbar.net – Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah telah dibuktikan dengan raihan juara umum dalam Anugerah Adinata Syariah 2024. Guna mendukung program pengembangan keuangan syariah di Sumatera Barat, Kanwil DJPb Provinsi Sumbar bekerja sama dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyelenggarakan kegiatan “Diskusi Pengembangan Keuangan Syariah di Provinsi Sumatera Barat” pada Selasa (11/6/2024) di Aula Bundo Kanduang Kanwil DJPb Sumbar.
Kepala Kanwil DJPb Sumbar, Syukriah HG, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan diskusi bersama KNEKS dan para pihak terkait.
“Kegiatan diskusi ini merupakan sarana penting bagi kita untuk berkomunikasi dan meningkatkan wawasan mengenai pengembangan ekonomi dan keuangan syariah khususnya di Provinsi Sumatera Barat.” ujar Syukriah HG.
Sementara itu, Kepala Divisi Perbankan Syariah KNEKS, Yosita Wirdayanti mengatakan bahwa saat ini Indonesia menempati peringkat ketiga berdasarkan Global Islamic Economy Indicator Score yang menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai upaya strategis untuk mendorong pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.
Sampai dengan periode Maret 2024, perkembangan perbankan syariah di Provinsi Sumbar menunjukkan tren positif terutama pada pembiayaan syariah yang menujukkan optimisme publik terhadap potensi keuangan syariah.
Namun demikian, jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di pulau Sumatera, marketshare Sumbar terhadap aset perbankan syariah nasional persentasenya masih cukup kecil yakni sebesar 1,3 persen.
“Kedepannya diperlukan berbagai langkah untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah diantaranya dengan peningkatan literasi ekonomi dan keuangan syariah serta penguatan peran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS),” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yosita juga menyampaikan apresiasi atas prestasi Pemprov Sumbar sebagai juara umum Adinata Syariah Tahun 2024 yang meliputi 10 (sepuluh) kategori penilaian diantaranya keuangan syariah, industri halal, program inovasi sektor ekonomi syariah, dan lain-lain.
Dalam diskusi juga dibahas potensi Sumbar sebagai salah satu destinasi wisata halal serta adanya dukungan regulasi terkait konversi bank pembangunan daerah menjadi bank syariah menjadi kekuatan penting dalam pengembangan ekonomi syariah.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumbar, Perwakilan Bank Indonesia Sumbar, perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumbar, perwakilan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Sumbar, perwakilan Biro Perekonomian Sumbar, perwakilan MUI Sumbar, dan perwakilan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia. (peb)
