RECOVERY (pemulihan) pasca gempa 2009 di Sumbar masih tergantung pada pemerintah pusat. Pasalnya, Sumbar memiliki keterbatasan anggaran.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Yazid Fadhli kepada Padang Ekspres, kemarin, mengatakan, bantuan pemerintah pusat untuk rehab-rekon rumah warga mencapai 200.000 unit rumah rusak berat dan sedang.
Untuk rumah rusak ringan, kaya Yazid, tanggung jawab 10 kabupaten/kota di Sumbar. Ini sesuai hasil kesepakatan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah.
Menurut Yazid, untuk pembangunan infrastruktur, ada 23 kantor pemerintahan yang mendesak direhab. Diperkirakan pembangunannya menelan anggaran Rp 400 miliar.
Pemprov juga tengah mengusulkan pembangunan 63 shelter di tujuh daerah di Sumbar. “Saat ini telah ada 24 shelter di Padang. Pembangunan 63 shelter itu diperkirakan menelan anggaran Rp 500 miliar,” ungkapnya.
Untuk jalur evakuasi, Yazid menyebut ada 172 ruas jalan yang harus segera diselesaikan. Totalnya sepanjang 267 km. “Meski demikian, pemprov telah membangun jalur evakuasi jalur dua Bypass dan lainnya pada APBD 2011 melalui pos anggaran Disprasjaltarkim Sumbar yang tersebar di tujuh daerah,” ujarnya. Agar Sumbar benar-benar pulih, Yazid memperkirakan butuh biaya Rp 3 triliun.
Saat ini, BPBD Sumbar telah memasang 30 unit early warning system (EWS) di sejumlah daerah di pinggir pantai dengan radius 500 meter. Padang juga sudah mempunyai EWS di Pantai Padang milik BMKG.
“Dibutuhkan waktu lama agar Sumbar betul-betul pulih. Kita juga meminta kabupaten/kota proaktif melakukan percepatan pembangunan infrastruktur kebencanaan dan sosialisasi bencana ke masyarakat untuk mengurangi risiko bencana,” terangnya.
Dia meminta ketegasan Pemkab/Pemko untuk memberikan pengarahan kepada masyarakat di zona merah. “Setiap daerah harus menurunkan tim pendamping dari Dinas TRTB untuk mendampingi masyarakat bila ingin mendirikan bangunan ramah gempa,” tegasnya.
Padang Ekspres/Zul
