Wacana pembangunan jalan tol Padang-Bukittinggi terus mencuat ke permukaan. Rencana pembangunan tol ini sendiri memang sudah lama diwacanakan. Saat kedatangan Menteri BUMN, Rini Soemarno oktober 2015 lalu, Ia memastikan bahwa pembangunan tol tersebut akan tetap dilakukan dan pembebasan lahan terus dilakukan.
Pembangun tol Padang-Bukittinggi dilakukan untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di jalur tersebut selama ini. Saat ini memang sudah ada jalur alternatif Padang-Bukittinggi via Malalak, namun penggunannya kurang maksimal. Pengendara masih jarang melewati jalur Malalak karena kerap terjadi longsor di beberapa ruas jalan dan kurangnya sosialisasi.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sendiri telah memasukkan pembangunan tol Padang-Bukittinggi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Hal ini dipastikan sendiri oleh Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit.
Pembebasan lahan untuk jalan tol Padang-Bukittinggi juga terus dilakukan oleh Pemprov Sumbar. Saat ini menurut Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno total lahan yang telah dibebaskan mencapai 19 Kilometer dari Duku hingga Sicincin.
Kepala Dinas Prasjaltarkim Sumbar, Suprapto mengatakan untuk membangun tol Padang-Bukittinggi membutuhkan dana yang tidak sedikit serta waktu yang sangat lama karena jalur yang akan dibangun mencapai 180 km dan juga merupakan bagian dari jalur tol Trans Sumatera.
Untuk 5 tahun ke depan menurut Soerapto fokus pembangunan akan dilakukan untuk jalur Duku-Sicincin. Sedangkan untuk jalur dari Sicincin-Bukittinggi-Payakumbuh akan dilakukan setelah tahun 2021. Sementara total dana yang diperlukan diperkirakan mencapai Rp 9,15 triliun.
Banyak Masalah
Banyak permasalahan yang dihadapi Pemprov Sumbar untuk membangun jalan tol Padang-Bukittinggi. Masalah utama adalah soal dana yang cukup besar. Untuk pembebasan lahan saja saat ini Pemprov Sumbar masih kekurangan dana Rp 200 miliar. Dana tersebut baru untuk pembebasan lahan hingga 40 km.
Karena membutuhkan dana yang sangat besar maka proyek pembangunan tol Padang-Bukittinggi rencananya akan ditawarkan ke investor dan belum ada keppres untuk hal tersebut. Bahkan Pemprov Sumbar sempat menawarkan proyek ini ke China Harbour Engineering Company (CHEC) dengan investasi sebesar Rp1,2 triliun. Namun hingga saat ini belum ada kepastian.
Sebelumnya direncanakan PT Hutama Karya yang akan menggarap proyek tol Padang-Bukittinggi, namun akhirnya batal karena PT Hutama Karya menganggap tol Trans Sumatra ruas Padang–Bukittinggi terbilang mahal, karena volume kendaraan yang bakal melewati jalan tol tersebut lebih rendah dari tol di Pulau Jawa.
Selain itu jalur yang akan dilalui tol Padang-Bukittinggi merupakan wilayah perbukitan dan lembah dan hingga saat ini belum ada kajian serius untuk pembangunan di kawasan tersebut. Apakah akan menggunakan terowongan atau jembatan besar hal ini tentu harus dipikirkan secara matang.
Tol Tidak Cocok
Di lain sisi pembangunan tol Padang-Bukittinggi menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tidak cocok dengan kondisi Sumatera Barat. Pembangunan jalan tol Padang-Bukittinggi dinilai bisa mematikan perekonmian rakyat yang berada di sepanjang jalan tol.
Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto mengatakan dengan adanya tol masyarakat tidak bisa membuka usaha seperti usaha kuliner yang saat ini banyak berada di kawasan tersebut. Hal ini tentu sangat merugikan masyarakat di sepanjang jalur tol tersebut.
Hal yang sama juga akan dialami pengendara karena tidak bisa lagi dengan leluasa menikmati kuliner yang ada di sepanjang jalur tersebut. Sehingga menurut Hediyanto, pembangunan tol Padang-Bukittinggi tidak cocok untuk daerah yang memiliki banyak destinasi wisata seperti di Sumbar.
Akankah pembangunan tol Padang-Bukittinggi akan terealisasi? Yang jelas kondisi lalu lintas Padang-Bukittinggi saat ini membutuhkan perhatian sangat serius dari pemerintah karena volume kendaraan terus bertambah dan kemacetan semakin menjadi masalah.