Menyoroti pelayanan publik di lingkungan pemerintahan Kota Padang, dari hasil penelitian Ombudsman RI perwakilan Sumbar pada tahun 2013 lalu, terungkap bahwa pelayanan publik di Kota Padang sangat buruk.
Dari 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan pemerintahan Kota Padang, 9 SKPD masuk ke dalam zona merah. Sedangkan 4 SKPD masuk ke dalam zona kuning. Hanya 1 SKPD yang masuk zona hijau.
Menanggapi buruknya pelayanan publik ini, Walikota Padang yang baru Mahyeldi Ansharullah menginginkan adanya peningkatan dalam pelayanan publik ini. Hal tersebut disampaikannya dalam Dalam Rapat Evaluasi dan Fasilitasi Standar Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Mahyeldi juga menekankan bahwa peningkatan layanan publik tidak hanya peningkatan pada sarana dan prasarana yang ada tapi juga pada budaya kerja serta pada perubahan prilaku aparatur.
“Peningkatan kualitas pelayanan tidak melulu soal perubahan perform bersifat hardware, seperti ruang tunggu yang bagus, petugas berpakaian menarik. Akan tetapi aspek yang lebih penting adalah budaya kerja yang dibangun dengan perubahan mindset, perubahan perspektif dan perubahan perilaku dari setiap aparatur,” kata Mahyeldi dikutip dari Padang Today.
