Infosumbar.net – Pemerintah Kabupaten Solok melaksanakan apel akbar Hari Guru Nasional 2022 dan HUT PGRI Ke-77 di Dermaga Danau Singkarak pada Rabu (30/11/2022).
Dengan mengusung tema Guru Bangkit, Wujudkan Merdeka Mengajar, Indonesia Kuat, Indonesia Maju, kegiatan ini diadiri oleh ribuan guru yang ada di Kabupaten Solok.
Ketua PGRI Kabupaten Solok Irnes Jakli Sy dalam sambutannya menyampaikan saat ini tugas guru di Kabupaten Solok cukup berat karena melaksanakan kurikulum merdeka.
“Tugas berat dari pemerintah untuk melaksanakan kurikulum merdeka, dalam rangka menciptakan anak didik yang melek teknologi dan informasi,” katanya.
Oleh karena itu, menurut Irnes, hingga saat ini masih banyak daerah yang belum mampu mengikuti kurikulum merdeka secara maksimal.
“Masih ada daerah yang tidak bisa mengikuti kurikulum merdeka secara maksimal karena belum ada sinyal di daerah tersebut,” ujarnya.
“Seandainya di daerah blank spot tersebut bisa dibangun tower dengan provider agar guru di sana bisa mengikuti program ini dan pembelajaran guru dapat terlaksana secara daring,” imbuhnya.
Selain itu, ia juga menyampaikan beberapa permasalahan guru kepada Bupati diantaranya nasib guru yang masih terkendala untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Mungkin permasalahan guru ini masih permasalahann klasik. Kami merasa risih dan sedih bagaimana nasib kawan-kawan guru mengabdi sepenuh hati namun masih diberi imbalan yang sedikit. Trasnportasi saja susah apalagi untuk makan,” sebutnya.
Tahun ini, kata Irnes ada sebanyak 143 orang guru lulus P3K namun guru yang lulus passinggrade ada sebanyak 543 orang.
“Kami harap guru yang sedang tertunda pengangkatan P3K bisa diangkat di tahun 2023,” tandasnya.
Menanggapi hal ini, Bupati Solok Epyardi Asda menyebutkan bahwa perhatian pemerintah terhadap guru memang belum maksimal dan penjadi prihatin dengan nasib guru tersebut.
“Memang masalah guru pelik dari dulu sampai sekarang. Kami menyadari keberadaan guru ini selalu diagungkan dan dibutuhkan, semenara perhatian pemerintah termasuk saya sendiri belum maksimal,” tuturnya.
Tentunya, hal ini menjadi perhatian khusus bagi bupati. Pengangkatan guru menjadi P3K dinilai belum cukup maksimal mengingat anggaran yang masih terbatas.
“Di SK ada sebanyak 543 guru P3K namun anggaran kami terbatas. Kami hanya mampu Rp 30 M berarti hanya bisa untuk 143 orang. Ini menjadi beban berat bagi pemerintah,” jelasnya.
“Semua guru akan diangkat sebagai P3K saya senang dan lega tapi anggarannya dari mana dan belum dapat solusi dari sekarang. Saya berharap untuk pemerintah pusat agar betul betul memikirkan nasib guru ini,” sambungnya.
Apalagi, Bupati menambahkan hal ini ditambah lagi dengan Kabupaten Solok yang Pendapatan Asli Daerah yang rendah serta APBD yang minim.
“Kami akan berusaha mencarikan trobosan apa yang bisa dilakukan mungkin juga kami akan legalkan sumbangna pihak ketiga yang tidak megikat supaya ada swadaya masyarakat dan tidak bersifat pungli demi kemajuan pendidikan kabupaten Solok,” jelasnya. (Ayi)
