infosumbar.net – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menghimbau seluruh pihak untuk memperkuat komitmen dalam penanganan kasus stunting di kabupaten setempat.
Penanganan tersebut harus dilakukan lintas instansi, tak hanya dari perangkat daerah saja terkait namun juga melibatkan Puskesmas, Camat hingga Wali Nagari.
Sekretaris Daerah Solok Selatan H. Syamsurizaldi saat pembukaan Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2023 di Hotel Pesona Alam Sangir, Selasa (3/10/2023), mengatakan upaya intervensi kasus stunting ini memerlukan konvergensi lintas program dan lintas sektor.
“Intervensi pada permasalahan kesehatan masyarakat termasuk masalah stunting memerlukan konvergensi lintas program dan lintas sektor, yang meliputi intervensi spesifik yang merupakan tanggung jawab sektor kesehatan dan intervensi sensitif yang merupakan tanggung jawab lintas sektor,” katanya.
Menurutnya, penanganan kasus ini harus secara serius melibatkan banyak pihak lantaran stunting disebabkan oleh faktor multidimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor kekurangan energi kronis yang dialami oleh ibu hamil maupun gizi buruk pada balita.
Melainkan juga disebabkan oleh faktor lain seperti ekonomi, ketahanan pangan keluarga, pola asuh, dan buruknya sanitasi lingkungan.
Dalam hal penanganan stunting, dibutuhkan peran Bidang Kesehatan Masyarakat untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.
“Selaku Pemerintah Daerah, kami menghimbau kepada Kepala Perangkat Daerah, para Camat, Wali Nagari, para Kepala UPT Puskesmas se Kabupaten Solok Selatan, dan semua jajaran yang hadir pada hari ini agar memperkuat komitmen dalam mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat di Kabupaten Solok Selatan karena masalah kesehatan tidak bisa diselesaikan oleh satu OPD saja tapi harus diselesaikan secara bersama,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, dia juga menyampaikan bahwa saat ini Pemda terus melakukan berbagai efisiensi. Salah satunya adalah dengan melakukan seleksi ketat terhadap Perjalanan Dinas aparatur, pengelolaan aset, serta berbagai upaya lainnya.
“Saat beberapa daerah lain mengalami kesulitan dalam menuntaskan perubahan anggaran untuk mengatasi defisit anggarannya, Alhamdulillah, Pemkab dan DPRD Solok Selatan telah menuntaskannya,” tuturnya.
Untuk tahun 2024, Syamsurizal meminta agar OPD-OPD melaksanakan perencanaan kegiatan secara efektif, dan efisien yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk perencanaan pada sektor bidang kesehatan masyarakat
