infosumbar.net – Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Ruang Rapat Bukik Cambai Bapelitbang Kabupaten Solok, pada Rabu (12/02/2025).
Dalam rapat tersebut, Sekda Medison menekankan bahwa RKPD 2026 harus lebih rinci dan terstruktur agar sesuai dengan kebijakan nasional dan kondisi keuangan daerah.
Ia mengingatkan bahwa alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) akan mengalami pemotongan sekitar Rp 77 miliar akibat kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
“Pengurangan anggaran ini akan berdampak pada sektor perjalanan dinas, konsumsi rapat, BBM, lembur, dan alat tulis kantor. Namun, layanan publik tetap menjadi prioritas dan tidak akan terkena pemangkasan,” ujar Medison.
Tak hanya itu, ia menegaskan bahwa RKPD 2026 akan difokuskan pada pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, serta sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan UMKM.
Pemerintah daerah akan menerapkan prinsip Money Follow Program, dimana anggaran hanya akan dialokasikan untuk program prioritas yang berdampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan perencanaan yang matang dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, kita optimis Solok dapat mencapai pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang,” tutup Medison.
Sementara itu Kepala Bapelitbang Desmalia Ramadanur memaparkan bahwa RKPD 2026 mengacu pada percepatan transformasi daerah melalui penguatan fondasi pembangunan.
Namun, ia juga mengungkapkan beberapa tantangan yang masih dihadapi, di antaranya : Tingkat kemiskinan yang mencapai 7,31% di atas target 6,81%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,91%, masih di atas target 4,32%, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,29, menunjukkan peningkatan dari target 71,00 serta pertumbuhan ekonomi 4,36%, lebih rendah dibandingkan beberapa daerah di Sumatera Barat.
“Ke depan, kita akan memperkuat sektor unggulan seperti pertanian berbasis teknologi, ekowisata, serta penguatan UMKM agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah,” jelas Desmalia.
Beberapa strategi utama yang akan diterapkan meliputi transformasi digital pemerintahan dan layanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal melalui hilirisasi pertanian dan UMKM, pengurangan kegiatan seremonial dan optimalisasi anggaran serta fokus pada pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Dengan adanya penyesuaian anggaran dan kebijakan strategis yang lebih terarah, Pemerintah Kabupaten Solok optimistis bahwa RKPD 2026 akan menjadi tonggak bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Rls)
