Infosumbar.net – Pengamat Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UMSB), Didi Rahmadi menyebut gerakan buruh di Indonesia sudah ada terbentuk sejak pra kemerdekaan.
“Gerakan buruh turut menyumbang pengaruh dalam mencapai kemerdekaan Indonesia,” ungkap Didi saat diskusi bersama Partai Buruh Sumatera Barat, Sabtu (15/5/2022).
Gerakan buruh sebelum kemerdekaan indentik berkoalisi dengan gerakan keagamaan.
Meskipun gerakan tersebut diindentikan sebagai gerakan kiri, kata Didi, pergerakan buruh mampu membaur menyalurkan perjuangan Indonesia dalam melawan penjajahan.
Selanjutnya, di Sumbar sendiri pergerakan dan perlawanan buruh dalam menuntut hak-haknya telah ada sejak tahun 1927. Konon, tragedi tersebut dikenang sebagai Pemberontakan Kaum Buruh Silungkang, yang terjadi di Ombilin.
Kendati demikian, gerakan buruh di Indonesia nyatanya mengalami turut mengalami pasang surut. “Gerakan buruh masih menjadi gerakan sosial, dan beberapa kali mengalami pasang surut perjuangan,” jelas pria yang juga merupakan Dosen Ilmu Politik itu.
“Namun di era Soeharto, Kaum Buruh mampu mendesak pemerintah mengeluarkan kebijakan waktu kerja maksimal delapan jam,” kenang dia.
Selanjutnya pada awal reformasi, gerakan buruh mulai masif bertransformasi menjadi partai politik. Partai Buruh mulai didirikan pada 28 Agustus 1998 yang dipimpin oleh Muchtar Pakpahan. Di gelaran Pemilu, Partai Buruh turut ikut serta berlaga pada Pemilu 1998 hingga 2009 lalu.
“Ada alasan tertentu mengapa partai buruh urung berlaga di Pemilu sebelumnya, seperti ongkos politik yang mulai mahal. Kembalinya partai buruh di Pemilu 2024 merupakan langkah cukup bagus dan mesti diperjuangkan dengan lebih,” jelasnya.
Dengan perjalanan Partai Buruh tersebut, Didi kembali mengingatkan bahwa harus ada gebrakan besar dari Partai Buruh, dibandingkan hanya mengulang sejarah yang mandek sebelumnya.
“Ini tentu jawabannya di kita. Pergerakan kali ini jangan sampai mengulang kisah lama. Basis kita massa yang besar harusnya membuat Partai Buruh berbicara banyak di Pemilu 2024,” sebutnya.
Sementara itu, Sekretaris Partai Buruh Exco Sumbar, Rustam Effendy menyebut kondisi politik saat ini memang sedikit mengkhawatirkan. Kendati demikian, Rustam menjelaskan Partai Buruh bisa dijadikan partai alternatif.
“Kita bisa menyaksikan bahwa masa sekarang banyak ditemukan praktik politik transaksional atau politik jual beli. Jadi tidak salah, banyak politisi melupakan kewajibannya dan nekad melakukan korupsi,” sebutnya.
Saat ini, Partai Buruh Nasional dipimpin oleh Said Iqbal dan beserta jajaran lainnya. Partai Buruh lahir oleh gerakan sosial massa yang terhimpun oleh puluhan Ormas buruh yang melebur menjadi satu. “Ini menjadi momen, dan berharap bisa berbuat lebih karena gerakan politik cenderung lebih efektif, dibandingkan hanya bersifat gerakan saja,” jelasnya.
Di Sumbar sendiri, pihaknya mempunyai target untuk merapatkan barisan tiga organisasi pendiri dalam Partai Buruh Sumbar, yakni Organisasi Rakyat Indonesia (OKI), Sarekat Petani Indonesia (SPI), Fraksi Serikat Pekerja Metal Indonesia.
Rustam menyebut kepengurusan Partai Buruh Sumbar sendiri telah 100 persen di tingkat Kabupaten/kota, sedangkan di tingkat kecamatan masih 45 persen. “Insha Allah, kita bakal merampungkan dua bulan ke depannya, sekurang-kurangnya 75 persen struktur kepengurusan,” jelas Rustam.
“Kepengurusan tersebut tentu orang-orang berbasis pekerja, seperti buruh, nelayan, petani dan lain-lain. Kami bertekad memperjuangkan kenaikan upah buruh, kondisi ketenagakerjaan yang layak hingga memperjuangkan nilai-nilai adat atas tanah pusaka tinggi di Minangkabau, seperti tanah ulayat,” tutup dia. (Ism03)