Infosumbar.net – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Irsyad Syafar meminta setiap program dan kegiatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) berorientasi kepada langkah antisipasi terhadap dampak dari kondisi ekonomi global dan nasional dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023.
Menurutnya, kondisi perekonomian global, nasional dan regional pada tahun depan akan dibayang-bayangi dengan munculnya resesi global yang tentunya akan berdampak ke daerah.
“Oleh sebab itu, dalam APBD tahun 2023 perlu dimasukkan program dan kegiatan dalam rangka mengantisipasi dampak krisis ekonomi tersebut,” tegasnya, saat memimpin rapat paripurna DPRD Sumbar dengan agenda penyampaian nota pengantar RAPBD tahun 2023 oleh Gubernur Sumbar, Senin (31/10/2022)
Dia mengingatkan, pola penanganan dampak Covid-19 pada tahun lalu melalui refocussing anggaran jangan terulang kembali dalam penanganan dampak krisis ekonomi.
“Perlu ada perencanaan dan antisipasi yang disiapkan di dalam APBD tahun depan sehingga tidak diperlukan lagi refocussing,” ulasnya
Irsyad menyampaikan bahwa dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2023, prioritas pembangunan daerah diarahkan pada tiga sektor yaitu pertanian, industri pengolahan dan akomodasi serta makanan. Sementara itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 84 tahun 2022 mengamanatkan untuk memprioritaskan alokasi anggaran kepada pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 beserta dampaknya.
“KUA PPAS dan RAPBD tahun 2023 disusun belum mengacu kepada Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD tersebut. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian kembali kebijakan anggaran yang sudah disepakati dengan Permendagri,” sebutnya. (peb/aks)
