infosumbar.net – Bupati Padang ariaman, John KenedyAzi (JKA) menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) yang ia keluarkan pada Mei 2025 terkait pembangunan Batalyon Kesehatan (Yonkes) bukanlah kebijakan baru, melainkan kelanjutan dari program bupati sebelumnya.
Dalam keterangannya pada Selasa (2/9/2025), Bupati yang akrab disapa JKA ini menjelaskan bahwa SK tersebut hanya penegasan untuk memulai pembangunan, karena peruntukan lahan sudah ditetapkan sejak lama. “SK ini dulu sudah ada, peruntukkan lahannya sudah jelas. Saya hanya memberikan penegasan karena akan dilakukan pembangunan,” ujarnya.
Terkait ganti rugi tanaman dan bangunan di lokasi pembangunan, JKA menyebut bahwa hal ini akan menjadi tanggung jawab pengguna tanah. Ia beralasan bahwa kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan untuk menanggung biaya tersebut, terutama dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berdampak pada anggaran di hampir semua daerah.
Bupati JKA juga menyoroti kejanggalan jika pemerintah daerah memberikan ganti rugi, karena lahan tersebut adalah tanah negara. “Jika dilakukan ganti rugi, berarti negara membayar tanahnya sendiri melalui pemerintah daerah,” ungkapnya.
Meskipun demikian, JKA menyatakan akan tetap mengakomodir tuntutan masyarakat Kapalo Hilalang. Pihaknya akan meninjau dan menelaah secara hukum jika masyarakat dapat menunjukkan dokumen atau bukti yang menguatkan tuntutan tersebut. “Kami akan tunggu data dari masyarakat, kalau datanya sudah masuk tentu akan kami inventaris dan telaah secara hukum,” pungkasnya.
Sebelumnya, ratusan warga Kapalo Hilalang, Kecamatan Kayu Tanam, menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana pembangunan Batalyon Kesehatan (Yonkes) di kawasan Tarok City, Senin (1/9/2025).
Aksi ini dihadiri berbagai kalangan, mulai dari lansia hingga anak muda, yang membawa spanduk, bendera Merah Putih, bahkan bendera One Piece sebagai simbol perlawanan.
Dari pantauan okasi, massa berkumpul untuk menyampaikan orasi penolakan. Mereka menyuarakan kekhawatiran bahwa proyek Yonkes akan mengorbankan lahan pertanian dan pemukiman warga. Menurut para orator, pembangunan ini dilakukan tanpa dialog atau musyawarah yang transparan dengan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, ratusan massa masih bertahan di lokasi, menunggu kehadiran Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis. Mereka berharap bisa menyampaikan aspirasi secara langsung dan mendapatkan penjelasan dari pihak pemerintah daerah. (*)
