infosumbar.net – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyatakan perang terhadap tingginya angka perkawinan anak. Bupati John Kenedy Azis menegaskan komitmen penuh untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan Perkawinan Anak, menyebut isu ini sebagai tantangan serius yang mengancam kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah.
Langkah tegas ini diambil melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar di Aula Bapelitbangda Kabupaten Padang Pariaman, Senin (27/10), melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Wali Korong hingga lembaga vertikal dan swasta.
Ancaman Serius Bagi Generasi Muda
Bupati John Kenedy Azis tidak menampik bahwa angka perkawinan anak di Padang Pariaman masih tinggi. Ia menekankan bahwa dampak dari perkawinan dini sangat luas, mencakup perkembangan pola pikir, emosional, kesehatan ibu dan anak, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
“Ini bukan sekadar persoalan angka, tapi menyangkut masa depan generasi muda, hak-hak dasar anak, kesehatan ibu dan anak, serta keberlanjutan pembangunan daerah kita,” tegas Bupati.
Untuk itu, Bupati menegaskan pentingnya forum konsultasi publik ini sebagai upaya partisipatif yang wajib dilaksanakan demi menghasilkan dokumen RAD yang kuat dan implementatif.
“RAD ini adalah peta jalan kita. Dokumen ini akan memuat strategi, program, kegiatan, dan indikator kinerja yang terukur untuk lima tahun ke depan,” pungkasnya.
Padang Pariaman Siap Jadi Kabupaten Layak Anak
Bupati berharap seluruh pihak, mulai dari perangkat daerah, lembaga vertikal, swasta (seperti perwakilan Bank Nagari dan Perumda Tirta Anai), hingga tokoh masyarakat, dapat bersinergi total.
Ia meminta semua pihak memberikan masukan yang konstruktif dan realistis untuk mengidentifikasi masalah secara tajam. Tujuannya hanya satu: mewujudkan Padang Pariaman sebagai Kabupaten yang layak anak.
Sebagai bentuk keseriusan dan komitmen bersama, kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah, Ketua Forum Perlindungan Anak, dan Bundo Kanduang Kabupaten Padang Pariaman, disaksikan oleh jajaran Forkopimda dan para tamu undangan.
Kehadiran perwakilan organisasi wanita seperti Ketua TP PKK dan Ketua GOW, serta pimpinan Bundo Kanduang, menegaskan bahwa pencegahan perkawinan anak menjadi isu prioritas yang melibatkan peran aktif perempuan dan pelestari adat di Padang Pariaman. (*)
