infosumbar.net – Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Padang Pariaman, Rudi Repenaldi Rilis menyampaikan bahwa pihaknya harus ‘Memutar Otak’ agar pembangunan di Padang Pariaman tetap dapat berjalan meski ada pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Rudy mengatakan, Padang Pariaman merupakan daerah rawan bencana yang berpotensi melanda kapan saja. Dengan demikian pembangunan fisik merupakan suatu hal yang penting dan tidak dapat dihindarkan.
“Padang Pariaman kan daerah rawan bencana, pembangunan fisik akibat dampak bencana tentu tidak dapat dihindarkan,” tuturnya saat diwawancara diruang kerjanya, Rabu (12/2/2025).
Disamping itu sebagai kepala TAPD dirinya juga berkewajiban untuk menselaraskan rencana kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman terpilih JKA- Rahmad yang salah satu program unggulannya (Progul) tentang pembangunan insfrastruktur.
Untuk itu dirinya harus melakukan efisiensi dan pengeseran anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Padang Pariaman.
“Kalo dengan tim transisi dan Bupati terpilih sudah kita bicaran soal adanya intsruksi presiden soal efisensi anggaran khusunya terkait pembangunan insfastruktur,” ujarnya.
Dengan demikian Rudy menyampaikan pihaknya akan menyisir kembali anggaran yang telah ditetapkan dan melakukan pergeseran terhadap pos anggaran yang kurang produktif.
“Sesuai instruksi presiden kita akan melakukan efisiensi seperti perjalanan dinas, rapat rapat dihotel dan hal hal lain yang dianggap tidak produktif ini akan kita efisiensi,” ujar Rudi.
Disamping itu pihaknya juga akan membahas kembali dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih setelah dilantik nantik guna mencari solusi terbaik atas realitas yang terjadi saat ini.
Sebelumnya, dana transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dipotong sebesar Delapan Puluh Delapan Miliar Rupiah. Hal tersebut merupakan instruksi dari Pemerintah Pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Padang Pariaman, Rudi Repenaldi Rilis menyampaikan, berdasarkan surat dari Kemenkeu pemotongan anggaran tersebut ditujukan untuk pembangunan infrastruktur di daerah.
“Berdasarkan surat kemenkeu DAU untuk dinas PU dipotong sebesar 54 miliar rupiah lebih, dan DAK fisik dipotong sebesar 34 miliar rupiah lebih,” tuturnya saat diwawancara diruang kerjanya, Rabu (12/2/2025).
Dikatakannya, dengan adanya pemotongan dana transfer dari pusat maka daerah harus melakukan giat dan cara agar pembangunan daerah tidak terganggu.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan pengkajian dan penyisiran anggaran dalam melakukan penghematan sesuai dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. (*)
