infosumbar.net – Pemerintah Kota Padang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tindak lanjut pembebasan lahan proyek normalisasi Sungai Batang Kandis, yang berlangsung di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang, Kamis (15/5/2025).
Rapat tersebut dihadiri oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Padang.
Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir sewaktu memimpin rakor menyampaikan bahwa rakor tersebut bertujuan untuk mencari solusi menyeluruh atas berbagai kendala yang menghambat proses pembangunan proyek normalisasi Sungai Batang Kandis.
“Kita saat ini sedang dikejar oleh waktu karena masih terdapat 10 titik yang perlu segera diselesaikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kita bisa menuntaskan persoalan ini, setidaknya sesuai dengan kebutuhan mendesak yang diperlukan oleh pihak BWS,” ujar Maigus Nasir.
Ia juga menyampaikan harapan dan ajakan kepada seluruh masyarakat Kota Padang, khususnya warga yang bermukim di sepanjang aliran Sungai Batang Kandis, untuk bersinergi dan mendukung langkah-langkah pemerintah dalam percepatan pelaksanaan proyek ini.
“Normalisasi sungai ini merupakan proyek yang sangat strategis dan menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama dalam upaya pengendalian banjir di Kota Padang. Untuk itu kami harapkan dari dukungan masyarakat yang tinggal di sepanjang Sungai Batang Kandis,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang yang diwakili oleh Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Wilayah Sungai Indragiri-Akuaman, Kampar, dan Rokan (SNVT PJSA WS. IAKR) Provinsi Sumatera Barat, Arlendenovega Satria Negara, memaparkan bahwa proyek ini mencakup pengendalian banjir sepanjang 3,2 kilometer dengan nilai kontrak lebih dari Rp 120 miliar.
“Proyek ini sangat besar manfaatnya bagi masyarakat karena mampu mengurangi potensi genangan banjir di tiga kelurahan yang berada di Kecamatan Koto Tangah, yakni Kelurahan Pasie Nan Tigo, Lubuk Buaya, dan Batipuh Panjang,” jelasnya.
Arlendenovega juga menyebutkan bahwa dari total panjang proyek 3,2 km, terdapat sekitar 800 meter lahan yang masih terkendala proses pembebasan. Hal ini menjadi tantangan utama karena pembebasan lahan berjalan secara simultan dengan pelaksanaan konstruksi.
“Saat ini kami masih menunggu proses pengadaan tanah. Kami menargetkan agar pembebasan lahan bisa dituntaskan paling lambat pada bulan Juni. Jika melampaui batas waktu tersebut, kami khawatir penyelesaian konstruksi tidak dapat dicapai sesuai jadwal,” ungkapnya.
Turut hadir dalam Rakor ini, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi, Kepala Dinas PUPR Tri Hadiyanto, Kepala Dinas Pertanahan Desmon Danus, Camat Koto Tangah Fizlan, serta jajaran dari BWS Sumatera V dan BPN Kota Padang. (prokopim)
