infosumbar.net – Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang menegaskan komitmennya untuk turut mendorong percepatan terwujudnya keterbukaan informasi publik (KIP) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Padang.
Upaya ini dinilai penting guna menyukseskan program-program unggulan (Progul) yang diusung Wali Kota Padang, Fadly Amran.
Ketua PJKIP Kota Padang, Yuliadi Chandra, menyampaikan hal tersebut dalam audiensi dengan Wali Kota Padang Fadly Amran di rumah dinasnya, Kamis (26/6/2025) sore.
“Pemerintah Kota harus memasifkan keterbukaan informasi publik sebagai fondasi dalam mewujudkan Progul. KIP bukan lagi sekadar wacana, tapi sebuah keniscayaan yang harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel,” kata Chandra.
PJKIP, lanjutnya, secara aktif mendorong terwujudnya Padang Informatif, sebuah cita-cita untuk menjadikan Kota Padang sebagai kota yang informatif dan terbuka terhadap partisipasi publik. Salah satu upaya konkret yang diusulkan adalah pembentukan Komisi Informasi (KI) tingkat kota.
“Melalui keterbukaan informasi, semua pembangunan yang dilaksanakan Pemko Padang di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota Fadly Amran dapat diketahui secara terbuka oleh masyarakat. Hal ini penting agar publik ikut terlibat dan memahami arah pembangunan daerahnya,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyambut positif masukan dari PJKIP dan menegaskan bahwa transparansi merupakan prinsip penting dalam pemerintahannya.
“Transparansi tidak boleh setengah-setengah. Kalau kita memang ingin membangun Kota Padang secara serius, maka seluruh proses harus terbuka,” kata Fadly.
Ia juga mengakui peran penting media sebagai mitra strategis sekaligus pengawas kritis dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan.
“Jangan sampai pemerintah jalan sendiri. Informasi yang terbuka akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan memperkuat kontrol sosial. Kami berkomitmen untuk terus menjaga keterbukaan ini,” ujarnya.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah kota dan insan pers, khususnya dalam menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian tak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). (*)
