infosumbar.net – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang mengadakan Apel Siaga untuk pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024, pada Sabtu (23/11) di salah satu hotel di Kota Padang.
Kegiatan ini melibatkan seluruh pengawas di tingkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Padang yang terdiri dari 33 Panwaslu Kecamatan, 22 Staf Pengawas Kecamatan dan 104 Pengawas Kelurahan/Desa (PKD).
Hadir lengkap lima orang Komisioner Bawaslu Padang, Eris Nanda (Ketua) Akhiro Murio (Kordiv Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi), Firdaus Yusri (Kordiv Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat), Rahmad Ramli (Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa) dan Afriszal (Kordiv SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan).
Juga stakeholder terkait, yaitu instansi Pemko Padang (Kesbangpol, Satpol PP, Dishub, DLH), TNI dan Polri serta komunitas pemerhati pengawasan Pilkada. Sebagai narasumber yakni Ketua Bawaslu Provinsi Sumbar.
“Apel siaga ini bertujuan menyamakan persepsi dan meningkatkan kesiapan pengawas dalam melaksanakan patroli pengawasan pada masa tenang menjelang pemilihan, yang akan mencapai puncaknya pada 27 November 2024,” kata Ketua Bawaslu Padang, Eris Nanda membuka kegiatan.
Dia mengatakan, patroli pengawasan direncanakan dimulai pukul 00.00 WIB pada Minggu (24/11).
“Patroli ini akan difokuskan pada pencegahan pelanggaran seperti politik uang (money politics) dan distribusi bantuan sembako ilegal yang sering terjadi menjelang hari pemungutan suara,” tuturnya.
Dia menyebutikan, pihahnya (Bawaslu) Padang sudah mendapat informasi terkait adanya upaya politik uang, termasuk penangkapan truk bermuatan 10.000 paket sembako di Kabupaten Pesisir Selatan.
“Kami mengimbau para pengawas di kecamatan dan kelurahan untuk meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan setiap potensi pelanggaran,” ujar Eris.
Eris juga meminta pengawas di tingkat TPS untuk aktif melaporkan kejadian di lapangan dan memastikan patroli berjalan efektif.
“Jangan sampai pengawas tingkat kota lebih dulu mengetahui pelanggaran dibanding pengawas di kelurahan. Laporkan secara berjenjang agar tindakan bisa segera dilakukan,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut juga, Eris menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengawas demokrasi yang hadir. Menurutnya, kerja pengawasan ini adalah perjuangan berat, terutama di masa-masa menjelang hari pemungutan suara.
“Kita berikhtiar agar Kota Padang bebas dari politik uang atau pembagian sembako ilegal yang sering muncul di masa tenang. Mari bersama-sama wujudkan Pilkada yang bersih dan jujur,” pungkasnya.
