infosumbar.net – KPU Padang – Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD Kota Padang menggelar diskusi publik bertema “Pers di Tengah Gempuran Jurnalisme Warga pada Pilkada Serentak 2024”, pada Sabtu (5/10/2024).
Sebanyak 60 jurnalis (awak media) di Kota Padang hadir membahas segala sisi jurnalisme (pemberitaan) terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024.
Dialog dibuka oleh Ketua KPU Padang, Dorri Putra. Ia mengatakan, peran media pers sangat penting dan terdepan dalam mengantarkan informasi valid dan terkonfirmasi di era kekinian berbagai platform media sosial (medsos).
“Menangkal hoaks dan berita palsu yang banyak bersiliweran di media sosial, tentu kami (KPU) perlu peranan media pers untuk melawan gempuran informasi hoaks yang mungkin muncul dari citizen jounalism,” katanya.
Dorri Putra menjelaskan pada masa penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 ini, pihaknya mengharapkan peranan penting media pers secara bersama-sama menginformasikan validitas berita tahapan demi tahapan Pilkada berjalan dengan baik.
“Tidak simpang siur dan menjadi berita hoak ke hadapan publik. Di sisi inilah peranan pers meluruskan informasi yang valid dan terkonfirmasi,” katanya.
Sementara itu, Hendra Makmur, selaku narasumber dari Dewan Pers, mengatakan sisi positif jurnalisme warga yang memanfaatkan platform media sosial. Katanya, dalam batas tertentu berkontribusi dalam penyebaran informasi.
“Aktivitas memproduksi berita yang dilakukan warga biasa ini malah informasi yang disampaikan acap digunakan sebagai bahan awal peliputan jurnalis profesional,” terangnya.
Hendra Makmur menyebutkan, jurnalisme warga sebagai sebuah tantangan bagi insan pers sekaligus bisa menjadi sumber informasi awal yang bisa ditindaklanjuti secara lebih mendalam atas sebuah peristiwa.
“Problem paling besar dan sekaligus tantangan masyarakat pers adalah hoaks, berita palsu, yang tersebar masif menggunakan pelbagai platform media sosial,” tuturnya.
Menurutnya, perilaku masyarakat kekinian yang cenderung menyerap informasi dari media sosial ketimbang media pers atau media mainstream yang dikelola profesional menjadi tantangan khusus bagi masyarakat pers.
“Kepercayaan publik terhadap pers profesional akan tergerus secara cepat. Maka kerja utama kita adalah menjaga kepercayaan publik terhadap pers profesional. Ini modal utama kita,” urai Hendra Makmur.
Ia melansir survei yang menyebutkan pengguna internet di Indonesia mencapai 80 persen dari penduduk Indonesia. Dan sebagian besar mencari informasi dari media sosial, baik itu platform Instagram, Facebook, Tiktok, YouTube, SnackVideo, dan lainnya.
“Salah satu strategi agar media pers (cetak, daring, multimedia lainnya) harus memanfaatkan media sosial untuk keterjangkauan lebih luas pembacanya dan sekaligus menekan penetrasi masif hoaks di media sosial. Dan hal ini juga bisa dilakukan Komisi Pemilihan Umum,” urainya.
Ia memprediksi dan yakin dalam pilkada ini memanfaatkan medsos akan semakin tinggi dan meningkat karena media sosial dikesankan sebagai salah satu cara yang paling efektif berkomunikasi dengan publik secara luas.
Sebelumnya, Ketua FWP Kota Padang Al Imran, menjelaskan diskusi publik kerja sama dengan KPU Padang ini selaras dengan Surat Edaran (SE) Nomor 200.2.1/2222/SJ tentang Stabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024.
“Posisi media pers di tengah kepungan hoaks dan berita palsu di media sosial serta ujaran kebencian yang berpotensi adu domba, agar terus menerus meningkatkan semua aspek sumber daya yang dimiliki jurnalis dan perusahaan media,” ujarnya.
Dia menegaskan media pers harus tetap berada pada koridor semestinya di tengah gempuran informasi di media sosial yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
“Kerja kolaborasi dengan para pihak harus dijalin agar hak masyarakat mendapatkan bacaan bermutu bisa ditingkatkan. FWP Kota Padang sedang melakukan hal itu pada hari ini dengan KPU Padang,” tutup Al Imran.
