Infosumbar.net- Sebanyak delapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang bakal melakukan interpelasi terhadap Pemko yang dinilai gagal memperjuangkan nasib seribuan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kedelapan orang anggota DPRD itu terdiri dari 4 fraksi yakni PKS, Gerindra, fraksi Persatuan Berkarya Nasdem, dan Fraksi Demokrat. Mereka akan menyerahkan permintaan interpelasi kepada ketua DPRD Padang.
Ketua DPRD Padang, Syahrial Kani mengaku telah menerima pengajuan interpelasi tersebut dan dalam dalam waktu akan ditindaklanjuti.
“Interpelasi tersebut akan di bawa kedalam Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Padang untuk menjadi agenda dalam rapat paripurna,” katanya, Jumat (2/9/2022).
“Kedelapan orang anggota dewan yang mengajukan interpelasi berasal empat fraksi yang berbeda. Secepatnya kita tindaklanjuti,” katanya lagi.
Sekretaris Komisi I DPRD Padang Budi Syahrial menambahkan, ada dua cara untuk menggagalkan interpelasi. Pertama, jika para inisiator interpelasi mundur dan menyisakan kurang dari tujuh orang. Kedua, rapat internal paripurna DPRD yang menjadikan interpelasi tidak tercapai.
Namun interpelasi terhadap Pemko dibatalkan secara politik itu sah-sah saja. Tetapi kami sebagai inisiator bagaimanapun itu adalah tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat untuk membela hak guru-guru honorer yang telah lulus passing grade,” ujarnya.
Sebelumnya, sebanyak 1.226 guru honorer telah menuntut haknya dan bahkan telah melancarkan aksi damai di Gedung DPRD Kota Padang beberapa waktu lalu.
Mereka adalah guru honorer yang telah lulus passing grade, namun hingga saat ini Pemko Padang belum mengangkat mereka sebagai tenaga kerja PPPK Kota Padang.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Padang, Hendri Septa sebelumnya pernah menyampaikan permohonan maaf atas misskomunikasi yang telah terjadi.
“Atas nama Pemko Padang kami mohon maaf atas informasi yang simpang siur, yang pada akhirnya sampai seperti ini. Bagaimana pun kelanjutan status kepegawaian Bapak dan ibu tetap kami perjuangkan karena menyangkut masa depan,” katanya.
“Insyaallah kami akan menindaklanjuti ke KemePAN-RB untuk memprioritaskan FGLPG dapat mengikuti seleksi P3K di tahun 2023,” tambahnya. (Bul)