Infosumbar.net – Nelayan di Muaro Padang menghadapi kesulitan serius dalam mendapatkan bahan bakar subsidi jenis Pertalite untuk kebutuhan operasional kapal mereka.
Para nelayan mengaku bahwa hampir semua Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Padang memberlakukan aturan ketat yang membuat mereka kesulitan untuk mengakses bahan bakar.
Kondisi ini dikeluhkan oleh Ketua Nelayan Berok Sepakat, Rafli, dan Ketua Kelompok Udang Kelong, Hanavi, pada Jumat (1/11/2024).
Rafli mengungkapkan bahwa SPBU di Kota Padang saat ini melarang pengisian bahan bakar menggunakan jerigen, yang merupakan satu-satunya metode yang bisa mereka gunakan untuk membawa bahan bakar ke kapal.
“Kami sangat tergantung pada jerigen untuk mengangkut Pertalite dari SPBU ke kapal, namun aturan ini justru menghalangi kami untuk beroperasi,” ungkap Rafli dengan nada kecewa.
Hanavi juga menambahkan bahwa situasi ini sangat berdampak pada kelangsungan hidup para nelayan. Menurutnya, tanpa bahan bakar yang mencukupi, aktivitas mencari ikan dan udang terhambat.
Sementara itu, bahan bakar subsidi jenis Pertalite merupakan kebutuhan utama bagi nelayan karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan bahan bakar non-subsidi.
“Kami hanya berharap agar pemerintah bisa membantu mencarikan solusi agar kami bisa tetap bekerja,” ujarnya.
Rafli menjelaskan bahwa untuk membeli bahan bakar, para nelayan Muaro Padang hanya bisa mengandalkan SPBU yang ada di sekitar kota. Namun, kenyataannya hampir semua SPBU tidak mengizinkan pembelian dalam jerigen dengan alasan regulasi yang ketat.
Kondisi ini diperparah dengan kenyataan bahwa para nelayan tidak memiliki alternatif lain selain SPBU. Dalam kesehariannya, mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh ke SPBU terdekat untuk membeli Pertalite.
“Tanpa keringanan atau alternatif yang diberikan pihak SPBU, nelayan terpaksa harus mengeluarkan biaya lebih atau bahkan membatasi operasi mereka untuk menghemat bahan bakar,” ungkapnya.
Rafli berharap pemerintah kota maupun pihak terkait dapat memberikan solusi untuk masalah ini. Mereka mengusulkan adanya kebijakan khusus yang mengatur tentang distribusi bahan bakar bagi nelayan, terutama di SPBU yang berada di wilayah pesisir.
“Kami membutuhkan dukungan pemerintah agar kami bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk mencari nafkah,” tambahnya.
Jika masalah ini terus berlanjut, nelayan khawatir akan mengalami dampak ekonomi yang signifikan. “Tanpa bahan bakar yang cukup, kami tidak bisa melaut. Tanpa melaut, penghasilan kami terancam,” pungkasnya. (*)
