infosumbar.net – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menekankan pentingnya komunikasi dan sosialisasi yang masif agar program BPJS Kesehatan Gratis yang diluncurkan Pemerintah Kota Padang dapat diketahui dan dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat yang memenuhi syarat.
Hal ini disampaikan Maigus saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Evaluasi Penyelenggaraan Program BPJS Kesehatan Gratis yang digelar Dinas Kesehatan Kota Padang di HW Hotel, Rabu (18/6/2025).
Menurutnya, masih banyak warga yang belum mengetahui tata cara dan alur pendaftaran program tersebut, yang mencerminkan belum maksimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat.
“Hari Minggu kemarin saya menghadiri acara Subuh Mubarakah. Dalam kesempatan itu, masih banyak warga yang bertanya bagaimana cara mendapatkan BPJS Kesehatan Gratis. Ini menandakan bahwa komunikasi kita belum berjalan maksimal,” ungkapnya.
Maigus berharap, melalui forum FGD ini dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara tepat sasaran, terutama mereka yang benar-benar membutuhkan layanan tersebut.
Ia juga meminta seluruh unsur pemerintahan di tingkat kecamatan, kelurahan hingga RT dan RW agar lebih aktif mendengarkan dan menindaklanjuti keluhan masyarakat, termasuk melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang menjadi wadah menggali aspirasi dan masalah sosial di wilayah masing-masing.
Di sisi lain, Maigus mengungkapkan masih banyak persoalan kesehatan yang belum tertangani tuntas di rumah sakit. Temuan melalui Program Dokter Warga juga menunjukkan adanya berbagai penyakit di tengah masyarakat yang belum memperoleh penanganan yang layak.
“Permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan bukan tidak bisa diatasi. Kita hanya perlu perencanaan yang matang, sistem yang tertib, dan pelayanan yang ramah. Mari kita benahi Kota Padang dengan semangat Padang Melayani,” tegasnya.
Adminduk Jadi Kendala Serius dalam Implementasi BPJS Gratis
Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Srikurnia Yati, dalam kesempatan yang sama, mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan program ini adalah masalah administrasi kependudukan (Adminduk).
Banyak warga yang berdomisili di Kota Padang, tetapi secara kependudukan masih terdaftar di luar daerah, sehingga menyulitkan proses penerbitan surat domisili maupun aktivasi kepesertaan BPJS Gratis.
“Ada kasus di mana peserta sudah didaftarkan, namun setelah dicek ke kelurahan untuk penerbitan surat domisili, ternyata yang bersangkutan masih terdaftar di Dukcapil daerah lain,” jelasnya.
Selain itu, sambungnya, Dinkes juga mencatat kendala lain seperti peserta yang masih memiliki tunggakan iuran BPJS, padahal telah dialihkan ke program pembiayaan dari pemerintah daerah.
FGD ini diharapkan menjadi wadah evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas pelaksanaan program yang telah resmi diluncurkan pada 5 Maret 2025 lalu. “Kita ingin mencari solusi bersama agar layanan BPJS Kesehatan Gratis dapat berjalan optimal dan benar-benar membantu masyarakat,” pungkas dr. Srikurnia.(prokopim)
