infosumbar.net – Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga lingkungan dengan mengembangkan program Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatra Barat.
Melalui pendampingan dan penyaluran dana hibah sebesar Rp2,4 miliar, KKI WARSI berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola hutan secara berkelanjutan.
Dalam acara silaturahmi dan buka bersama yang digelar pada Jumat (21/3), KKI WARSI memaparkan berbagai capaian yang telah diraih dalam pendampingan masyarakat di sekitar hutan.
Sejak beroperasi di Sumatra Barat, organisasi ini telah mendampingi 47 izin kelola Perhutanan Sosial (PS) di delapan kabupaten dengan total luasan mencapai 96.482 hektare. Selain itu, upaya menjaga tutupan hutan di areal Perhutanan Sosial yang didampingi mencapai 67.818 hektare.
Manajer Program Pengelolaan Pengetahuan, Evaluasi, dan Pengembangan Sumber Daya KKI WARSI, Riche Rahma Dewita, mengungkapkan bahwa dana hibah yang diberikan telah disalurkan kepada 13 Community Based Organization (CBO) dan 2 Civil Society Organization (CSO).
Dana tersebut digunakan untuk berbagai program, mulai dari peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan hingga pengamanan hutan serta pengembangan usaha berbasis masyarakat.
Salah satu program unggulan yang berhasil dikembangkan adalah Pohon Asuh (pohonasuh.org), yang telah mengumpulkan imbal jasa lingkungan sebesar Rp570 juta dengan jumlah pohon yang diasuh mencapai 1.593 pohon.
Selain itu, KKI WARSI juga mendampingi 23 kelompok usaha yang mengelola Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), yang terdiri dari Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), serta Kelompok Perempuan (KP).
Beberapa kelompok usaha yang telah sukses memasuki pasar lokal di antaranya, KUPS Kopi Payung Sirukam (kopi), KUPS Kompos Kayu Balang Sirukam (kompos), KUPS Kompos Pakan Rabaa (kompos), KUPS Beras Organik Simancuang (beras) dan KP Ruhama (minuman serbuk daun gambir)
Selain pengembangan usaha, KKI WARSI juga bekerja sama dengan Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura dalam mengembangkan pertanian organik di beberapa nagari di Kabupaten Sijunjung, Solok Selatan, Solok, dan Lima Puluh Kota dengan total lahan seluas 6,2 hektare.
Dalam upaya memastikan keberlanjutan program, KKI WARSI turut mengedepankan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk perempuan dan pemuda. Saat ini, terdapat 26 perempuan di 12 nagar yang aktif mendorong peran perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat nagari.
Selain itu, 31 pemuda telah dilatih dalam jurnalisme warga untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
KKI WARSI juga mengembangkan pendampingan digitalisasi data ruang mikro menggunakan PRM-AID di beberapa nagari, seperti Aia Batumbuk, Sirukam, Kumanis, Tanjung Bonai Aur, Silantai, dan Alam Pauh Duo. Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemetaan potensi nagari dan pengelolaan data berbasis digital.
Dewan Anggota KKI WARSI, Rahmat Hidayat menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ekologi dalam pengelolaan sumber daya alam. Ia menyoroti bahwa Kabupaten Solok Selatan mengalami peningkatan risiko bencana akibat perubahan penggunaan lahan.
“Kabupaten Solok Selatan saat ini sudah berubah menjadi tambang. Jika dulu banjir galodo terjadi sekali dalam setahun, kini bisa tiga kali dalam setahun. Kita butuh pemimpin yang mampu menyelaraskan kepentingan ekonomi dan ekologi,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, KKI WARSI telah menyusun kerangka penggunaan dana lingkungan hidup bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatra Barat serta menandatangani MoU dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Sijunjung.
“Kesepakatan ini bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat nagari dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan,” pungkasnya.(Bul)
