infosumbar.net – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyelenggarakan Forum Komunikasi Nagari secara hybrid pada Kamis (6/2/2025) di Aula Kanwil DJPb Sumbar dan melalui Zoom Meeting.
Forum dibuka oleh Kepala Kanwil DJPb Sumatera Barat, Syukriah HG, dengan Keynote Speech dari Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Arif Wibawa, serta dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi.
Kepala Kanwil DJPb Sumatera Barat, Syukriah HG menyampaikan bahwa alokasi Dana Desa untuk 1.035 nagari di Sumbar pada tahun 2024 mencapai Rp1,02 triliun, dengan tambahan insentif dana desa sebesar Rp29,57 miliar yang telah tersalurkan sepenuhnya. Memasuki tahun 2025, alokasi Dana Desa meningkat menjadi Rp1,05 triliun, yang akan kembali didistribusikan ke 1.035 nagari di Sumbar.
“Penggunaan Dana Desa 2025 terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu penggunaan yang telah ditentukan (earmarked) dan penggunaan yang tidak ditentukan (non-earmarked). Dengan peningkatan alokasi ini, Syukriah menegaskan pentingnya pemanfaatan Dana Desa yang efektif, efisien, dan akuntabel,” jelas Syukriah.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menekankan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat. Ia meminta para wali nagari memanfaatkan Dana Desa untuk membentuk Lembaga Ketahanan Pangan serta mengembangkan tanaman pangan unggulan.
“Penggunaan benih unggul menjadi faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian, sehingga petani dapat memilih benih yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan memiliki nilai jual tinggi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mahyeldi menegaskan pentingnya alokasi minimal 20 persen Dana Desa untuk mendukung ketahanan pangan. Langkah ini bertujuan memastikan ketersediaan pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus meningkatkan aksesibilitas pangan sesuai kebutuhan daerah.
Diketahui, forum ini menjadi wadah strategis untuk mengidentifikasi tantangan di tingkat nagari, berbagi praktik terbaik (best practices), serta merumuskan solusi inovatif dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan pendampingan masyarakat desa.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari 14 Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) kabupaten/kota se-Sumbar, 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) kabupaten/kota, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, seluruh nagari di Sumbar, dan perwakilan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kanwil DJPb Sumbar. (peb)
