infosumbar.net – Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN) se-Sumbar mengadakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) pada Senin (23/9/2024) di Aula Kanwil DJPb Sumbar, Padang.
Mengangkat tema “Peningkatan Peran TREFA dalam Mendukung Peningkatan Ekonomi Sumatera Barat” Rakorwil ini diikuti seluruh pejabat administrator (eselon 3), perwakilan pejabat pengawas dan seluruh pegawai Kanwil
Kepala Kanwil DJPb Prov. Sumbar, Syukriah dalam sambutannya menyampaikan pentingnya peningkatan peran Kanwil DJPb dan KPPN selaku TREFA dalam mendukung peningkatan ekomomi Sumbar.
“Peran TREFA atau Treasurer, Regional Economist dan Financial Advisor meliputi tugas dan fungsi dalam penyaluran dana APBN, Kajian Fiscal dan ekonomi regional serta penyampaian rekomendasi/advisory kepada stake holders dalam peningkatan kinerja pengelolaan keuangan Negara dan rekomendasi peningkatan ekonomi daerah,” kata Syukriah.
Rakorwil ini juga menghadirkan narasumber dari BPS Provinsi Sumbar dan Local Expert (ekonom) dari Universitas Andalas (Unand). Dwi Susant dari BPS menyampaikan perkembangan ekonomi regional dan indikator kesejahteraan masyarakat sedangkan Fajri selaku Local Expert menyampaikan pengaruh belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumbar.
Sesi Utama dari kegiatan rakorwil adalah sesi evaluasi dan diskusi kinerja KPPN berdasarkan data yang ada di tiap Bidang/Bagian pada Kanwil DJPb Sumbar.
Bidang PPA-1 menyampaikan evaluasi Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker Kementerian/Lembaga. Permasalahan yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan anggaran satker Kementrian/Lembaga adalah peningkatan kualitas perencanaan kas dengan memperhatikan indikator Deviasi Halaman III DIPA. Selain itu Bidang PPA-1 juga membahas terkait pengelolaan administrasi Hibah.
Sementara itu, Bidang PPA-2 konsen terhadap kinerja penyaluran Transfer ke Daerah. Transfer ke Daerah masih merupakan sumber utama pembiayaan daerah. Peningkatan kualitas dana transfer termasuk penggunaan yang tepat sasaran misalnya dalam anggaran dana desa sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa (nagari).
Kanwil DJPb dan KPPN diharapkan dapat mengawal agar penyaluran dana desa dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
Di sisi lain, Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) fokus pada peningkatan kualitas laporan keuangan satker kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Bidang PAPK menyoroti kepatuhan penyampaian laporan keuangan oleh satker koordinator wilayah kementerian/lembaga. Selain itu, bidang PAPK juga mendorong KPPN untuk berkoordinasi dengan pemda mitra kerja dalam implementasi PSAP 17 tentang Properti Investasi.
Dalam acara Rakorwil ini juga disampaikan penghargaan kepada KPPN-KPPN yang ada di Sumbar sesuai kategori yang ditetapkan.
Sebanyak 32 piagam penghargaan diberikan kepada KPPN dalam upaya memompa semangat kerja dan peningkatan kinerja KPPN se-Sumbar. (peb)
