Infosumbar.net – Kelompok yang menamakan diri sebagai Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat menyatakan komitmennya untuk menjaga agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 bebas dari mahar politik dan praktik politik uang.
Mereka juga bertekad ikut mengawasi setiap tahap pelaksanaan Pilkada, mulai dari masa kampanye hingga pemungutan suara. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan bersama Bawaslu Sumbar di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar pada Kamis (12/9/2024).
Pada acara tersebut, berlangsung Deklarasi Kampus Pengawasan Pemilu serta penandatanganan Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Bawaslu dan Rektor UIN Mahmud Yunus, terkait partisipasi aktif dalam pengawasan Pilkada Serentak 2024.
Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, mengungkapkan bahwa dukungan dari Koalisi Masyarakat Sipil ini memberikan tambahan kekuatan dalam pengawasan Pilkada 2024. Melalui kolaborasi ini, pengawasan dapat dilakukan lebih efektif, termasuk berbagi informasi terkait potensi pelanggaran yang mungkin terjadi.
“Koalisi ini bertekad untuk menjaga agar proses pemilihan berjalan jujur dan adil, dengan mengawasi dan mencegah segala bentuk dugaan pelanggaran. Bawaslu akan sangat terbantu dengan komitmen ini,” jelas Alni.
Dia juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemukan pelanggaran di setiap tahap Pilkada. “Masyarakat bisa mencegah pelanggaran, namun jika tetap terjadi, jangan ragu untuk melapor,” tegasnya.
Alni menambahkan, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu akan tegas menindak setiap pelanggaran. Dukungan dari masyarakat sangat penting untuk memperkuat posisi Bawaslu dalam menangani laporan dan temuan pelanggaran selama Pilkada Serentak 2024.
“Mari kita bersama-sama, baik penyelenggara, masyarakat, maupun peserta pemilihan, ikut serta menjaga agar Pilkada ini berjalan lancar sesuai aturan yang berlaku, dan gunakan hak pilih untuk Sumatera Barat yang lebih baik,” tutupnya. (Bul)
