Kota Padang Paling Banyak Dilaporkan ke Ombudsman Sumbar
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat merilis catatan akhir tahun 2014. Dalam catatan tersebut, Pemerintah Kota Padang berada di peringkat teratas sebagai Pemerinah Daerah yang paling banyak diadukan.
Tahun ini Ombudsman Sumbar mencatat ada sebanyak 237 aduan atau meningkat sebanyak 80 persen dari tahun 2013 yang hanya 144 aduan.
Banyaknya aduan ini membuktikan semakin tingginya kesadaran kepedulian masyarakat tentang hak yang harus diterimanya dalam pelayanan publik. Namun meskipun begitu, Ombudsman Sumbar mencatat sejumlah sektor pelayanan publik masih banyak bermasalah.
Dari 237 aduan yang diterima Ombudsman Sumbar, 65 adian adalah Pemko Padang. Dari 65 aduan Pemko Padang tersebut masalah paling banyak yang diadukan adalah masalah pendidikan terutama pungutan dan sertifikasi.
Diurutan kedua Pemprov Sumbar menerima 10 aduan, dan setelahnya ada Padang Pariaman dengan 9 aduan. Bupati Padang Pariaman juga menjadi kepala daerah paling tidak kooperatif karena tidak satupun merespon aduan tersebut.
Total untuk kategori Pemerintah Daerah ada total 135 aduan. Kemudian disusul Kepolisian dengan 20 aduan dan BUMD dengan 18 aduan.
*bersambung ke halaman selanjutnya
