Padang (infosumbar) – Pertemuan khusus Pemerintah Kota (Pemko) Padang bersama pihak Pertamina Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Sumbar, mengungkap beberapa poin penting yang disinyalir jadi penyebab kelangkaan BBM Solar bersubsidi saat ini.
“Alhamdulillah, hari ini kita bersama Pertamina dan Hiswana Migas Sumbar menggelar pertemuan guna mencarikan solusi terhadap kelangkaan Solar di Kota Padang yang terjadi beberapa hari belakangan ini. Hal tersebut harus dicarikan solusinya, mengingat telah menimbulkan fenomena kemacetan dikarenakan antrian kendaraan yang cukup panjang di tengah jalan raya sekitar area SPBU,” ungkap Wali Kota Hendri Septa yang memimpin rapat di Gedung Putih Rumah Dinas, Selasa (29/3).
Di kesempatan tersebut, Hendri mengatakan penyebab kelangkaan Solar bersubsidi disinyalir karena naiknya harga BBM jenis Solar Dexlite (industri) yang telah membuat pelaku usaha industri menjadi menjerit.
“Kondisi ini pun memberikan temuan dimana banyak mereka sekarang beralih membeli Solar bersubsidi. Untuk hal ini memang perlu kebijakan dari Pemerintah Pusat, namun kita bersama Pertamina dan Hiswana Migas Sumbar hari ini sepakat membuat sebuah kebijakan. Yaitunya khusus untuk pengisian BBM Solar bersubsidi akan dibuka per harinya mulai pukul 21.00 WIB. Terhitung per 30 Maret ini,” kata Hendri.
Ia meyakini langkah yang dibuat dapat mengatasi permasalahan kemacetan di sekitar area SPBU selama ini.
“Semoga berjalan sesuai harapan dan kondisi pun kembali normal. Insya Allah, dengan itu peningkatan ekonomi masyarakat kembali efektif lagi di siang hari. Kita juga berharap semua pihak menahan diri mengingat kondisi keterbatasan kuota Solar bersubsidi saat ini sebelum harga Solar Dexlite kembali turun.
“Maka itu, bagi yang merasa mampu diharapkan menggunakan Solar produk Dexlite dulu. Karena Solar bersubsidi itu sejatinya lebih diperuntukkan bagi warga kita yang kurang mampu,” imbuhnya.
Menyoal solusi lainnya, Hendri menyebutkan ke depan pihaknya juga akan berupaya menakar pembagian BBM jenis Solar sesuai dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Gubernur Sumbar tentang Pengendalian Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Jenis Minyak Solar bersubsidi di Sumbar.
“Beberapa poin dari SE tersebut berisikan meminta pengendara mobil pribadi yang menggunakan Solar Bersubsidi menjadi dibatasi pengisiannya dibolehkan maksimum hanya 40 liter. Sedangkan bagi mobil truk empat roda dibatasi menjadi 60 liter dan truk di atas enam roda juga dibatasi hanya boleh 125 liter,” pungkas Wako.
Sementara itu, Sales Area Manajer Pertamina Sumbar I Made Wira Pramarta mengungkapkan penyebab utama kelangkaan Solar disinyalir karena dipotongnya kuota dari BPH Migas.
“Hal ini yang menyebabkan ada antrean panjang pada setiap SPBU di Sumbar dalam beberapa hari belakangan,” ungkapnya.
Untuk mengantisipasi kelangkaan, pihaknya menyarankan agar Pemprov Sumbar untuk mengusulkan penambahan kuota berdasarkan kebutuhan wilayah ke BPH Migas.
Sementara itu Ketua Hiswana Migas Sumbar Ridwan Hosen mengaku sangat mendukung kebijakan yang disepakati pada rapat tersebut. Ia berharap ke depan agar harga BBM subsidi dengan BBM non subsidi disparitasnya tidak terlalu jauh.
“Kalau bisa harga per liter dari BBM subsidi dan yang non subsidi berselisih minimal Rp2000 saja. Saat ini harga Solar subsidi per liternya Rp5.150 sedangkan non subsidi Rp13.250. Jadi perbedaan harga yang jauh inilah saya rasa yang Membuat masyarakat beralih ke BBM subsidi sehingga kuotanya pun menjadi tidak memenuhi,” tukuknya.