Infosumbar.net – Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Dharmasraya agar dapat serius mengecek kesehatan sebanyak tiga bulan sekali.
Sutan Riska mengatakan, seperti rajin mengecek tensi, gula, kolesterol dan lain sebagainya, agar tidak terjadi masalah kesehatan di tubuh para ASN.
Oleh karena itu, dia meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Dharmasraya untuk dapat menganggarkan pengecekan kesehatan kepada seluruh ASN terutama kepala dinas, pegawai, termasuk sopir.
Instruksi ini disampaikan Sutan Riska saat memimpin apel gabungan bulan Juli di halaman Kantor Bupati Dharmasraya, Senin, (4/07/22).
“Saya minta kepada Sekda agar ini dapat dianggarkan, agar kesehatan pegawai kita semuanya dapat terjaga dengan baik. Karena kesehatan itu nomor satu, jika sudah sakit maka kita tidak akan bisa bekerja dengan baik,” jelasnya.
Selain soal kesehatan ASN, Sutan Riska menyampaikan banyak pesan serta arahan untuk kemajuan Kabupaten Dharmasraya.
Salah satu pesan yang disampaikan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu yaitu motivasi terbaik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara terkait menghilangkan non ASN. Diantaranya guru non ASN yang berkisar 300 ribu itu supaya dijadikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Berdasarkan diskusi atau saran yang diminta Menpan, ia mengungkapkan bahwa seluruh non ASN yang akan menjadi PPPK nantinya diharapkan tidak mengikuti ujian lagi, dikarenakan kalau non ASN tersebut mengikuti ujian, maka dipastikan tidak akan lulus.
“Alhamdulillah, saran dari saya disepakati oleh Menpan kalo pegawai non ASN yang akan menjadi PPPK tidak perlu mengikuti ujian karena dipastikan tidak akan lulus. Dan, beliau akan membuat regulasinya sebanyak tiga point. Ini merupakan tekad beliau yang sangat baik sekali, untuk kepentingan para pengabdi Negara,” ujar Bupati dua periode.
Berdasarkan permintaan Menpan, Sutan Riska meminta Kepala BKPSDM agar dapat Peningkatkan Mutu dan Kesidiplinan Sumber Daya Manusia di Aparatur Sipil Negara. Jadi, tugas dari BKPSDM bukan hanya untuk sekedar mutasi saja tapi dapat menerapkan Fingerprint yang terkoneksi dengan android agar terlihat lokasi ASN tersebut. Dan terkoneksi langsung di IPAD Bupati, sehingga dirinya nanti dapat memantau langsung absensi ASN yang benar benar masuk dan bekerja.
“Saya minta kepada Sekda agar dapat mengurus terkait kedisiplinan pegawa ini, karena saat ini zaman sudah canggih. Jadi membiasakan sesuatu yang belum biasa menjadi biasa. Karena pada umumnya, ASN yang paling ditakutkan adalah permasalahan tentang kedisiplinan,” ucapnya.
“Jjika ingin meningkatkan tunjangan ASN maka kedisiplinannya harus diterapkan lebih dahulu. Program ini sudah saya minta sejak periode pertama, jadi saya minta tolong diproses segera mungkin agar dapat meningkatkan mutu kedisiplinan,” tegas Sutan Riska.
