infosumbar.net – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan pengarahan kepada jajaran BPN Sumatera Barat (Sumbar) melalui platform daring.
Fokus utama dari pengarahan ini adalah untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik serta penataan sumber daya manusia guna memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat, yang menjadi tugas utama BPN dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan.
Acara dimulai dengan paparan dari Kepala Kantor Wilayah BPN Sumbar, Sri Puspita Dewi. Dalam pemaparannya, Sri Puspita Dewi menyampaikan gambaran umum mengenai kegiatan pertanahan di Provinsi Sumbar.
Beliau memaparkan capaian kinerja yang telah dicapai oleh BPN Sumbar, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lapangan, terutama terkait dengan penyelesaian masalah pertanahan yang ada di wilayah tersebut.
Selain itu, beliau juga menjelaskan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh BPN Sumbar dalam menyelesaikan berbagai amanah yang diberikan oleh pemerintah pusat, seperti sertipikasi tanah, penyelesaian sertipikasi tanah ulayat, sengketa pertanahan, percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pengadaan tanah, redistribusi, dan kegiatan pertanahan lainnya.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, memberikan apresiasi yang tinggi atas kinerja BPN Sumbar yang telah berhasil mengatasi berbagai tantangan dan mencapai hasil yang positif.
Dalam arahannya, beliau menekankan pentingnya terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam hal kemudahan akses dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat.
Menteri Nusron Wahid menyatakan bahwa pelayanan publik harus dilakukan dengan cara yang cepat, efisien, dan bebas dari praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan integritas. Oleh karena itu, beliau menginstruksikan agar proses bisnis di BPN disederhanakan, dengan tujuan agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan yang diberikan tanpa hambatan administratif yang berlarut-larut.
Selain itu, Menteri ATR/BPN menekankan pentingnya penguatan teknologi informasi dalam mendukung proses kerja BPN.
Beliau mengungkapkan bahwa digitalisasi dan pemanfaatan teknologi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pelayanan pertanahan. Dengan adanya teknologi informasi yang lebih maju, proses pengurusan sertifikat tanah, pelayanan publik, dan penanganan data pertanahan akan menjadi lebih cepat dan akurat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi juga harus menjadi prioritas.
Menteri Nusron Wahid juga menjelaskan bahwa penataan sumber daya manusia yang baik sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas kinerja BPN. Beliau mendorong agar BPN Sumbar melakukan pengembangan SDM secara berkelanjutan melalui mekanisme bertingkat, di mana ada jalur karier yang jelas bagi setiap pegawai, serta pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan tugas-tugas yang semakin kompleks. Hal ini akan memastikan bahwa setiap pegawai memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang ada.
Pengarahan ini dihadiri oleh seluruh jajaran BPN Provinsi Sumbar, mulai dari Kepala Kantor Wilayah BPN Sumbar, Pejabat Administrator, hingga Pejabat Pengawas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Semua peserta mengikuti pengarahan dengan antusiasme tinggi, berharap dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Menteri ATR/BPN.
(peb)
