Infosumbar.net- Anggaran Kementrian Pekerjaan Umum (PU) mengalami pemangkasan hingga 80%. Dari sebelumnya Rp 110,95 triliun, berkurang Rp 81,38 triliun, sehingga hanya tersisa Rp 29,57 triliun saja.
Dikutip dari detik.com, Menteri PU, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa tahun ini, dengan dana yang tersisa jalan tol yang dapat diselesaikan hanya sepanjang 13 km saja, antara lain Tol Serang-Panimbang di Banten, dan tambahan untuk tol akses Pelabuhan Patimban di Jawa.
Lantas, bagaimana dengan nasib pembangunan tol di Sumatra Barat (Sumbar)? Jalan tol yang menghubungkan Sumbar dengan Riau tersebut sudah mulai dibangun sejak Februari 2018. Setelah tujuh tahun berlalu, baru seksi Padang-Sicincin yang sudah pernah dilalui kendaraan saat uji coba Desember 2024 lalu.
Kini, setelah anggaran Kementerian PU dipangkas, belum ada kepastian atas keberlanjutan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru tersebut. Pihak Hutama Karya, selaku perusahaan yang membangun dan mengoperasikan jalan tol di Indonesia, melalui EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan, bahwa Hutama Karya akan mengikuti arahan pemerintah terkait kelanjutan pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru.
“Kami menunggu arahan pemerintah, dan kami menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut kebijakan pemerintah,” kata Adjib Al Hakim, pada Senin, (10/2/2025), via WhatsApp.
Hingga saat ini, pihak Hutama Karya masih menunggu skala prioritas dari pemerintah untuk pembangunan ruas-ruas jalan tol selanjutnya. Terkait pembebasan lahan di seksi selanjutnya, nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah melalui LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) yang akan menyesuaikan prioritas pembangunan yang akan dikerjakan.
Adjib Al Hakim menuturkan, bahwa belum ada kepastian mengenai kapan target dari setiap ruas tol di Sumbar dapat diselesaikan. Selain itu, Adjib Al Hakim menjelaskan bahwa dana pembangunan jalan Tol Padang-Pekanbaru, bisa berasal dari pemerintah, kerjasama dengan badan usaha, serta sumber dana lain.
Lebih lanjut, Adjib Al Hakim mengatakan bahwa pihak Hutama karya masih menjalin komunikasi yang baik dengan pemerintah daerah setempat.
“Kami selalu berkoordinasi secara intensif dengan Pemda/Pemprov setempat untuk memastikan agar pembangunan jalan tol berjalan sesuai dengan rencana dan regulasi yang berlaku, sehingga dapat mendukung kelancaran proyek dan memastikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tutupnya. (*)
