Infosumbar.net – Pemerintah Kota Bukittinggi mendukung kinerja dan berkomitmen bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai langkah upaya mencegah terjadinya korupsi.
“Pemkot mendukung kedatangan KPK di Kota Bukittinggi dalam rangka bersinergi melakukan pencegahan korupsi melalui perbaikan regulasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga tercipta pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” kata Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, Jum’at (12/9).
Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, menyampaikan, Monitoring Center for Prevention (MCP) yang kini berganti nama menjadi MCSP merupakan tolak ukur yang dibuat oleh KPK RI melalui aplikasi Jaga.id.
Instrumen ini digunakan untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan daerah di seluruh Indonesia.
“Tujuannya adalah mendorong perbaikan sistem regulasi serta, yang terpenting, implementasi sistem pengelolaan yang lebih transparan,” kata Ramlan.
Lebih lanjut, Wako menambahkan bahwa capaian MCSP maupun SPI Kota Bukittinggi pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Oleh karena itu, pada tahun 2025 Pemerintah Kota berkomitmen untuk meningkatkan nilai SPI dan MCSP dengan pendampingan Inspektorat Daerah melalui delapan area intervensi yang saat ini masih dalam proses pelaksanaan dan penyelesaian dokumen.
“Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Bukittinggi antara lain mesosialisasikan program melalui media sosial baik di tingkat kota maupun SKPD, menerbitkan surat edaran Wali Kota terkait SPI, serta menyampaikan surat kepada SKPD pengampu delapan area MCSP setiap triwulan agar dapat memenuhi dokumen yang diminta,” jelasnya.
Selain itu, Wako juga berharap agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan delapan area intervensi dapat bersinergi, berkomitmen dan berkolaborasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
Pemerintah Kota Bukittinggi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern (Monev SPI) serta Monitoring Center for Prevention (MCSP) tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
“Semoga kegiatan ini menjadi bagian dari ikhtiar kita bersama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi yang dijalankan secara amanah dan profesional,” pungkas Wako. (*)
