Infosumbar.net – Pemerintah Kota Bukittinggi menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sebagai bentuk langkah nyata pengentasan angka Stunting di kota setempat.
Wakil Walikota Bukittinggi, Ibnu Asis, Kamis, menyampaikan, stunting bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi isu multidimensi yang berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan bangsa.
Karena itu, intervensi terhadap stunting harus dilakukan secara menyeluruh melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil.
“Pendekatan aksi konvergensi menekankan pentingnya keterpaduan program lintas sektor agar pelaksanaan upaya pencegahan dan penurunan stunting berjalan efektif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wawako menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14,4 persen pada tahun 2029 dan 5 persen pada tahun 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045.
Di Kota Bukittinggi, angka stunting terus menunjukkan tren positif, di mana pada tahun 2024 telah menurun menjadi 16,8 persen atau turun 3,3 poin dibanding tahun sebelumnya.
“Untuk mendukung kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi terus memperkuat kelembagaan TPPS, meningkatkan kapasitas kader Posyandu dan Tim Pendamping Keluarga (TPK), serta melaksanakan program berbasis masyarakat seperti Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) yang membantu keluarga berisiko stunting,” jelas Wawako.
Wawako juga mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat koordinasi, integrasi program, dan komitmen bersama dalam menurunkan prevalensi stunting.
“Pencegahan dan penurunan stunting merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi unggul, sehat, dan produktif di masa depan,” pungkasnya.(*)
