Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengumumkan kebijakan larangan ekspor tembaga mentah, menyusul kebijakan serupa yang telah berlaku untuk nikel disusul bauksit per Juni 2023 nanti.
“Ini nikel sudah setop. Saya sudah sampaikan lagi, bauksit di Desember kemarin, bauksit setop bulan Juni. Nanti sebentar lagi, mau saya umumkan lagi tembaga setop, tahun ini setop,” kata Presiden Jokowi yang dikutip melalui siaran pers pada Rabu (1/2/2023).
Kepala Negara mengungkapkan, keputusan untuk penghentian ekspor tembaga mentah didasari oleh progres pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sudah mencapai lebih dari 50 persen.
“Saya cek kemarin, smelternya Freeport dan smelter yang ada di NTB sudah lebih dari 50 persen jadi. Freeport itu sudah 51 persen jadi. Jadi, berani kita setop,” ujar Kepala Negara.
Presiden menambahkan, Indonesia saat ini telah menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia.
“Supaya ingat, Freeport itu sudah mayoritas milik kita. Jadi jangan terbayang-bayang, jangan terbayang-bayang lagi Freeport itu masih miliknya Amerika Serikat, sudah mayoritas kita miliki,” imbuh Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa Indonesia akan terus melanjutkan kebijakan hilirisasi pertambangan meskipun mendapatkan gugatan dari negara lain. Kebijakan hilirisasi, imbuhnya, akan melompatkan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju.
“Kalau nanti digugat, kita mundur, kita belok, enak lagi ekspor bahan mentah, lupakan kita menjadi negara maju,” tegas Jokowi.
Presiden berharap, konsistensi dalam menjalankan kebijakan hilirisasi akan meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia.
“Kita harapkan di 2045, GDP kita, PDB kita akan berada di angka perkiraan saya 9-11 triliun Dolar AS. Income per kapita kita kalau kita konsisten, income per kapita kita berada di angka 21-29 ribu Dolar AS, jadi negara maju kita,” pungkas Presiden Jokowi. (*)
