Infosumbar.net – Pemerintah secara resmi menghentikan sementara Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan sosial (bansos) beras.
Keputusan ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, dalam rapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 4 Februari 2025.
“Untuk dua bulan ini, program SPHP dan bantuan pangan dihentikan sementara,” ujar Arief dalam rapat tersebut.
Alasan Penghentian Sementara SPHP dan Bansos Beras
Program SPHP selama ini menjadi strategi pemerintah dalam mengendalikan fluktuasi harga pangan.
Pada awal tahun 2025, pemerintah menargetkan penyaluran beras sebesar 1,5 juta ton.
Sementara itu, bansos beras yang telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto mencakup distribusi 10 kilogram beras per penerima selama enam bulan pertama tahun ini.
Namun, penghentian sementara program ini dilakukan untuk menyeimbangkan sektor hulu dan hilir dalam rantai pasokan beras.
“Jika pasokan terus membanjiri pasar, maka harga gabah petani tidak akan mengalami kenaikan,” jelas Arief.
Selain itu, Perum Bulog ditargetkan mampu menyerap 3 juta ton beras dari petani hingga April 2025.
Data terbaru per 3 Februari 2025 menunjukkan bahwa Bulog telah menyerap sebanyak 18.000 ton beras dari petani.
Anggaran Bansos Beras Tetap Aman
Sebelumnya, pemerintah masih berencana menyalurkan bansos beras pada tahun 2025 bagi masyarakat yang membutuhkan.
Meski Presiden Prabowo telah menginstruksikan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa anggaran untuk bansos, termasuk bantuan pangan beras, tidak akan terdampak pemotongan.
“Anggaran belanja untuk bantuan sosial tidak mengalami pemotongan sama sekali,” tegas Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2025 di ICE BSD, Kamis, 30 Januari 2025.
Program Bansos Beras Diperpanjang hingga Enam Bulan
Pada akhir tahun 2024, pemerintah mengumumkan rencana pemberian bansos beras sebanyak 10 kilogram per bulan untuk 16 juta penerima manfaat di desil 1 dan 2.
Awalnya, bansos ini dijadwalkan berlangsung selama dua bulan, yakni Januari dan Februari 2025. Namun, Presiden Prabowo akhirnya menyetujui perpanjangan hingga enam bulan.
Keputusan perpanjangan ini diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, 30 Desember 2024.
“Bapak Presiden Prabowo telah menyetujui bantuan pangan beras selama enam bulan pada tahun 2025. Distribusi akan dimulai pada Januari dan Februari, sementara empat bulan sisanya akan disesuaikan waktunya,” ungkap Arief dalam keterangannya pada Selasa, 31 Desember 2024.
Pemerintah bersama Perum Bulog telah memastikan kesiapan distribusi bantuan beras 10 kilogram bagi 16 juta penerima manfaat sepanjang tahun 2025. Data penerima bansos ini akan mengacu pada sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang dikelola oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Dengan adanya penghentian sementara SPHP dan bansos beras, pemerintah berharap dapat menyeimbangkan harga gabah di tingkat petani serta memastikan distribusi bantuan sosial tetap berjalan secara optimal. (*)