infosumbar.net – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi melantik 59 pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Rabu (7/5/2025) lalu di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.
Pelantikan ini dilakukan berdasarkan sejumlah regulasi dan surat keputusan, termasuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.3.3-2195 Tahun 2025 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 385 Tahun 2025.
Pengisian jabatan tersebut bertujuan memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, dengan proses evaluasi yang melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Seleksi mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dengan prioritas pada integritas, kompetensi, dan kemampuan adaptasi pejabat terhadap dinamika birokrasi.
Namun, di balik prosesi tersebut, muncul dugaan adanya praktik kecurangan yang menyeret salah satu pimpinan DPRD DKI Jakarta berinisial IM dari Fraksi PDI Perjuangan, serta Sekretaris Daerah DKI Jakarta berinisial MM.
Seorang ASN di Kedeputian Gubernur DKI Bidang Industri Perdagangan dan Transportasi berinisial SW mengatakan, keduanya disebut berkolaborasi meloloskan sekitar 20 orang dari total 59 pejabat yang dilantik, tanpa sepengetahuan Gubernur.
“Ada sekitar 20 orang yang dilantik itu merupakan orang-orang dari lingkaran kader PDIP yang dikendalikan oleh IM. Dia berkolaborasi dengan Sekda MM agar bisa meloloskan mereka. Sayang sekali Pak Gubernur tidak mengetahui adanya permainan di belakang ini,” ujarnya, Senin (11/8/2025).
SW mengklaim, informasi tersebut diperoleh dari empat anggota DPRD DKI Jakarta yang juga kader PDIP. Menurutnya, IM bertindak atas arahan kekasihnya berinisial DDY dan tangan kanan DDY berinisial HMT. Mereka diduga menempatkan pejabat-pejabat tertentu demi mengatur proyek di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Lebih jauh, SW menyebut IM kerap memanggil kepala dinas, direktur utama BUMD, hingga kontraktor ke ruang kerjanya untuk membicarakan proyek, dengan keterlibatan HMT, serta dua staf Gubernur berinisial UDN dan WSN. Mereka juga disebut berkoordinasi secara intens dengan Sekda MM.
Tidak hanya itu, IM bersama DDY juga diduga memiliki kedekatan dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode sekarang, yang disebut memberikan “perlindungan” dalam menjalankan tekanan terhadap pejabat dan pihak BUMD.
SW mengingatkan Gubernur Pramono Anung untuk waspada menjelang pelantikan pejabat eselon III dan IV, karena dugaan permainan serupa bisa kembali terjadi, terutama untuk jabatan camat, lurah, dan dinas teknis.
“Mereka sudah pasang kuda-kuda untuk menaruh orang-orangnya di eselon III dan IV. Pak Gubernur harus hati-hati agar tidak kecolongan lagi,” tegasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari IM maupun Sekda DKI Jakarta Marullah Matali terkait tuduhan tersebut.(Bul)
