Infosumbar.net – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) melakukan pertemuan guna membahas pengusutan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan sebesar Rp300 triliun.
Menkeu pun akan memastikan terkait dugaan pencucian uang tersebut di kementerian yang dipimpinnya.
“Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi Rp300 triliun. Itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat,” ungkap Sri Mulyani saat jumpa pers di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Sabtu (11/3/2023).
Sri Mulyani menyampaikan, dari surat yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) kepadanya pada 9 Maret 2023, hanya menyebutkan terkait kasus.
“Tidak ada angka rupiahnya. Jadi kalau hari ini media menanyakan kepada saya, jawaban saya tetap sama seperti kemarin, karena saya enggak ada tambahan informasi,” ujarnya.
Dirinya pun sudah menghubungi Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana. Menkeu juga mengakui bahwa dirinya telah melakukan koordinasi dengan Menkopolhukam, Mahfud MD, untuk menanyakan lebih lanjut soal dugaan transaksi janggal senilai Rp300 triliun tersebut kepada PPATK.
“Saya tanya ke Pak Ivan, Pak Ivan Rp300 triliun seperti apa, disampaikan saja secara jelas kepada media, siapa-siapa yang terlibat, transaksinya seperti apa, dan apakah informasi itu bisa di-share ke publik. Apakah informasi itu menjadi bukti hukum, monggo, makin detail makin bagus,” ujar Sri Mulyani.
Menkeu juga meminta dukungan Menkopolhukam untuk menyelesaikan permasalahan di instansinya yang sedang menjadi sorotan.
“Saya sangat senang mendapatkan dukungan dari pak Mahfud, saya juga akan senang kalau dalam kasus ini saya mendapatkan dukungan dan juga terus menerus dorongan,” katanya.
Selain Kemenkopolhukam, Sri Mulyani juga berharap mendapatkan dukungan dari instansi lain seperti PPATK dan aparat penegak hukum lainnya.
Menkeu berjanji, akan mengawal setiap tindakan koruptif di lembaganya dan akan membuka setiap data, apabila aparat penegak hukum membutuhkannya dalam rangka menindaklanjuti setiap laporan yang menyangkut pegawai Kementerian Keuangan.
“Kalau masih ada data yang berasal dari kami untuk membantu aparat hukum menjalankan langkah-langkah, kami juga akan terus bekerjasama,” katanya.
Sri Mulyani juga mengungkapkan rasa bangganya atas pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menyebut adanya transaksi janggal senilai Rp300 triliun. “Saya sangat senang sekali, keinginan pak Mahfud untuk meyakinkan bahwa kemenkeu dibawah kepemimpinan saya untuk melakukan tindakan yang konsisten,” katanya.
Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud Md telah menjelaskan soal transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan itu berasal dari dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan 467 pegawai Kemenkeu sejak 2009-2023.
“TPPU itu, bukan korupsi sendiri,” ujar dia dalam konferensi pers di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2023).
Mahfud mengatakan soal pemberantasan korupsi, dia memiliki semangat yang sama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
“Sehingga apa yang saya lakukan (mengumumkan transaksi mencurigakan Rp300 triliun) itu sebenarnya atas harapan dari Ibu Sri Mulyani dan dukungan saya,” kata Mahfud.(*)
