infosumbar.net – Dinas Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Sumatera Barat berkolaborasi dengan Pemko Bukittinggi melaksanakan kegiatan live testing E-Katalog versi 6 yang telah terintegrasi dengan sistem Bank Nagari.
Kegiatan ini melibatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat dan dibuka secara resmi oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Yozarwardi.
Yozarwardi menegaskan pentingnya penerapan E-Katalog versi 6 bagi pemerintah daerah dan mitra penyedia barang dan jasa. Sistem ini memberikan kemudahan dalam proses pengadaan dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, serta mempercepat transaksi pembayaran melalui integrasi dengan sistem perbankan.
“Penerapan E-Katalog ini akan mempermudah Pemda dalam melakukan proses pengadaan secara lebih cepat, efisien, dan akuntabel. Begitu juga bagi penyedia barang dan jasa, sistem ini memastikan kepastian transaksi serta pembayaran yang lebih aman dan cepat,” ujarnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur Keuangan Bank Nagari Roni Edrian yang menyampaikan bahwa sebagai Bank Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bank Nagari mendukung penuh penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), termasuk implementasi E-Katalog versi 6.
Untuk mendukung hal ini, Bank Nagari bekerja sama dengan Finnet sebagai payment aggregator guna mengintegrasikan Nagari Cash Management (NCM) Bank Nagari dengan sistem E-Katalog.
“Berkat kerja sama yang solid antara Pemda dan Bank Nagari, implementasi E-Katalog versi 6 di Sumatera Barat menjadi Provinsi yang kedua di Sumatera setelah Aceh. Ini menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong digitalisasi pengadaan barang dan jasa di daerah,” ungkapnya.
Menutup acara, Pj. Sekda Sumbar meminta seluruh pemerintah daerah di Sumatera Barat untuk segera mengimplementasikan E-Katalog dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.
“Saya harap seluruh Pemda dapat memanfaatkan sistem ini secara optimal agar tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan modern,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan untuk menggerakkan perekonomian daerah pihaknya mengharapkan juga semua daerah memprioritaskan pelaku usaha lokal yang bekinerja baik serta mitra pelaksana kontrak agar menggunakan rekening Bank Nagari sebagai Rekening Transaksi.
Dengan integrasi ini, diharapkan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemda Sumatera Barat dapat berjalan lebih transparan, efektif, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang ditetapkan pemerintah pusat.
